Anggota DPR RI Yan PM :Dana Otsus Papua, Banyak yang Harus Dibenahi

  • Whatsapp
Anggota DPR RI Yan PM :Dana Otsus Papua, Banyak yang Harus Dibenahi

Jakarta, Monitor Indonesia.com – Anggota Komisi I DPR RI, Yan Permenas Mandenas menjelaskan, jika kasus dana otonomi khusus (Otsus) Papua yang saat ini banyak diperbincangkan harus segara dibenahi.

Apalagi mengenai pencairan dana di setiap daerah yang berbeda-beda.

“Memang kita akui jika Otsus ini masih banyak kewenangan yang harus kita benahi, salah satunya tentang pengeluaran anggaran karena dana otsus ini kan pencairannya tidak sama dengan apa yang kita pikirkan karena dalam pencairan ini membutuhkan waktu dan admisitrasi yang cukup menyulitkan pemerintah daerah sendiri,” jelas Yan Permenas, Jumat (5/2/2021).

“Sementara mengenai transferan dan pelaporan dana otsus ini kedepannya memang harus melihat kondisi daerah, karena Papua ini kan tidak sama dengan daerah di pulau Jawa, maka dari itu kedepannya nanti kita harus memperhatikan itu,” jelasnya kembali.

Menurut Yan, dana Otsus ini sudah berjalan dan ditemukan masalah kenapa baru dilakukan evaluasi sekarang. Sedangkan, seharusnya hal ini bisa terus direvisi dengan berjalannya dana ini salah satunya dengan memberikan kewenangan dan implementasi.

“Otsus disini sudah ada 20 tahun lalu dan kenapa baru dievaluasi sekarang , seharusnya sambil berjalan diadakan revisi dengan memberikan kewenangan dan implementasi dari otus itu sendiri,” imbuh Yan.

Selain itu, Yan juga berpendapat bahwa elit-elit ditingkat pusat turut menarik keuntungan pelaksanaan yang ada di Papua, maka dai itu proses pembiaran itu bisa terjadi hingga sampai saat ini. Sementara mengenai korupsi yang terjadi di Papua mengenai dana Otsus, pihaknya akan terus mendorong KPK untuk mengumpas tuntas masalah tersebut jika ditemukan.

“Sementara untuk pemberantasan korupsi di Papua, tetep saya dorong untuk proses hukum tetap berjalan di KPK maupun di kejaksaan, dan jika ada harus ada laporan dan akan kami sampaikan ke publik,” jelasnya.

Yan menegaskan kepada pemerintah pusat, untuk tidak terlalu banyak menginterfensi mengenai dana otsus di Papua saat ini. Apalagi, menerima keuntungan yang diperoleh dari dana otsus yang diberikan kepada daerah.

“Dan saya minta untuk elit-elit tingkat pusat untuk tidak terlalu banyak menginterfensi juga pelaksanaan otsus daerah dan juga tidak terlalu banyak melakukan polititasi terhadap pelaksaan pembangunan di Papua dan pelaksanaa UU otsus Papua ketika di perpanjang, sehingga kedaan tetap bisa kondusif dan jangan sampai elit tingkat pusat turut mengamankan pelaksanaan daerah untuk memperoleh keuntungan, karena itu tidak boleh,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beberapa waktu lalu mengusulkan untuk melanjutkan pemberian dana otonomi khusus (Otsus) Papua dan Papua Barat selama 20 tahun ke depan atau hingga 2041. Usulan tersebut masuk dalam revisi UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang otsus Papua.

Perpanjangan pemberian dana otsus ini sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap Papua dan Papua Barat. Tujuannya pun agar dua provinsi di timur ini mampu mengejar ketertinggalan di banyak sektor.(Es)

Pos terkait