Anggota Komisi II Ini Usul Wakil Tjahjo Diisi Profesional

  • Whatsapp
Anggota Komisi II Ini Usul Wakil Tjahjo Diisi Profesional
Menpan RB Tjahjo Kumolo.[MI Foto]

Monitorindonesia.com – Presiden Jokowi telah menerbitkan Perpres 47/2021 Tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi dan Birokrasi. Salah satu poin pemting yang disorot dalam Perpres tersebut adalah adanya Wakil Menteri PAN-RB.

Anggota Komisi II DPR Fraksi PDIP Rifqinizamy Karsayuda menyarankan agar posisi Wakil Menteri PAN-RB diisi oleh figur profesional.

“Saya menyarankan pos ini diisi oleh orang yang berlatar belakang profesional yang memahami betul birokrasi dan memiliki kapasitas akademik yang mumpuni,” kata Rifqi, Senin (7/6/2021)

Rifqi menjelaskan, Perpres penambahan Wakil Menteri PAN-RB adalah kewenangan Presiden Jokowi. Oleh karena itu, meski Komisi II adalah mitra kerja KemenPAN-RB, hak sepenuhnya tetap di Presiden.

“Jadi, sifatnya ke Komisi II bukan persetujuan tetapi konsultatif,” papar Rifqi.

Dia berpendapat, posisi Wakil Menteri PAN-RB bisa dimaklumi. Dalam sejarahnya, posisi Wakil PAN-RB juga pernah ada, sehingga bukan kali tak perlu dipersoalkan.

“Ketika misalnya ada ide untuk melakukan revisi UU No 5 tahun 2014 Tentang ASN di mana beberapa klausul terkait tugas institusi tertentu akan dilimpahkan ke KemenPAN-RB maka kami memaknai keberadaan wakil menteri di PAN-RB menjadi cukup strategis,” urai Rifqi.

Dia memberi xontoh, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam RUU yang baru diusulkan untuk dibubarkan. Selanjutnya tugas KASN sebagian besar akan dialihkan ke KemenPAN-RB.

“Nah, dalam konteks itu kita membutuhkan satu pos yang bisa membantu kerja-kerja Pak Menteri,” imbuh legislator dapil Kalsel ini.

Lebih lanjut, Rifqi mengatakan, sepanjang pos wakil menteri itu dibutuhkan untuk membantu tugas presiden dan menteri, maka DPR tidak pernah mempermasalahkan.

“Tentu evaluasi kan kita lakukan secara berkala melalui RDP raker dan seterusnya dengan berbagai indikator. Nah, kami tidak segan juga melakukan evaluasi kepada wamen yang justru tidak efektif dan membuat kisruh kementerian,” katanya.[Lin]

Pos terkait