AS Umumkan Sanksi Atas Kudeta Militer Myanmar

  • Whatsapp
AS Umumkan Sanksi Atas Kudeta Militer Myanmar

Monitorindonesia.com – Amerika Serikat (AS) telah memberikan sanksi lebih banyak terhadap anggota dan asosiasi kudeta militer Myanmar atas peran mereka dalam tindakan kekerasan terhadap para demonstran yang mengkritik kudeta militer 1 Februari 2021 untuk pemerintahan paksa.

Sanksi tersebut termasuk anggaota dewan administrasi negara, anggota kabinet dan anak-anak para aparat militer yang sudah dewasa, menurut kementerian luar negeri. Sanksi yang baru dikoordinasikan dengan Inggris dan Kanada yang juga akan memperlakukan aturan serupa.

“Sebagaimana telah diungkapkan oleh Presiden Biden, AS akan melanjutkan mengungkap para pihak yang harus memberikan pertanggungjawaban terhadap kudeta militer,” ujar Sekretaris Negara AS Antony Blinke melalui pernyataannya, Senin (17/05/2021).

“Pernyataan hari ini menekankan tekad kami membantu mitra kami dalam menyelesaikan tekanan rezim pemerintahan dalam mengaplikasikan aturan finansial dan politik selama itu gagal memberhentikan kekerasan dan tindakan yang bermakna untuk menghormati keinginan semua orang.”

Blinken mendorong negara lain untuk memberlakukan aturan yang mirip melawan pemaksaan kekuasaan militer termasuk larangan senjata, penangguhan penjualan militer dan pemutusan kerja sama dengan kesatuan militer di negara tersebut.

Sanksi tersebut akan diblokir dari semua kepemilikan harta dan keuntungan dari kepemilikan property tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung sebesar 50% atau lebih secara pribadi ataupun dengan kelompok orang yang diblokir yang berada di AS atau di dalam kepemilikan atau kekuasaan warga AS.”

Juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan Senin (17/05/2021) bahwa setidaknya 797 warga sipil termasuk puluhan anak telah jadi korban tewas oleh aparat keamanan sejak anggota militer menguasai pemerintahan Myanmar.

Kantor UNICEF Myanmar meminta segera menghentikan kekerasan dan pasukan keamanan untuk melindungi anak-anak di kota Mindat di provinsi Chin barat setelah tindakan saling serang terjadi selama akhir pekan.
Penyelesaian yang tidak mengikat juga meminta memberhentikan segera para angkatan bersenjata di negara tersebut serta untuk para anggota militer menghormati hasil pemilihan umum November 2020.

Mereka meminta perwakilan khusus PBB diizinkan untuk ambil bagian untuk memberhentikan tindakan militer Myanmar dan mendistribusikan bantuan kemanusiaan.
Sementara penyelesaian tidak memiliki pasukan yang sah, jika didukung oleh 193 negara anggota termasuk negara ASEAN dan Cina maka akan diberikan tanda peringatan terhadap kelompok pemerintah yang dipaksakan akan diisolasi secara internasional.

AS telah meminta untuk segera melepaskan Aung San Suu Kyi, pimpinan National League for Democracy Party, Presiden yang dilengserkan Win Myint dan para demonstran, wartawan dan para aktivis HAM yang ditahan secara tidak adil sejak terjadi kudeta.

Pejabat militer telah mengklaim bahwa penyebaran penipuan dalam pemilihan umum November tahun lalu yang mana partai Suu Kyi mengalahkan partai lain secara telak sebagaimana pembenaran selama Februari. Dugaan penipuan telah disangkal oleh komisi pemilihan umum Myanmar.[Yohana RJ]

 

Sumber: VOA

Pos terkait