Bahas Raperda Tentang PD Dharma Jaya, DPRD DKI Belum Sepakat Soal Usulan Masa Jabatan

  • Whatsapp
Bahas Raperda Tentang PD Dharma Jaya, DPRD DKI Belum Sepakat Soal Usulan Masa Jabatan

Monitorindonesia.com – Ketua Bampemperda DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan meminta PD Dharma Jaya mengevaluasi usulan rancangan Perda terkait perubahan status perusahaan menjadi Perusahaan umum daerah (Perumda).

Sebab menurut Pantas, salah satu klausul usulan Perda yang mengatur masa jabatan direksi tiga sampai empat tahun. Hal tersebut melabrak aturan PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah penetapan direksi paling lambat dalam jangka waktu lima tahun.

“Usulan direksi menjadi tiga sampai empat tahun, tidak selaras dengan aturan lain ,” kata Pantas di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (27/4/2021).

Oleh sebab itu, Pantas menyarankan agar PD Dharma Jaya mengkaji ulang usulan terkait masa jabatan direksi sehingga menjamin kepastian hukum dari usulan yang akan dibahas dalam Raperda tentang Perumda Dharma Jaya itu.

“Klausul yang dicantumkan dalam pengajuan Raperda harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan sesuai dengan aturan yang ada,” ucap dia.

Adapun untuk mengisi jabatan direksi, Pantas menambahkan, PD Dharma Jaya harus memperhatikan betul sumber daya manusia (SDM). Setidaknya sudah punya pengalaman yang berkaitan bisnis dan jasa yang dijalankan PD Dharma Jaya yaitu penyediaan pangan dan protein hewani.

“Sehingga ada kesinambungan dari Program-program kerja yang terdahulunya dengan yang baru nanti. Termasuk visi dan misinya juga juga dilanjutkan,” terang Pantas.

Sementara itu, Dirut PD Dharma Jaya Raditya Endra Budiman mengatakan pihaknya akan melengkapi beberapa klausul permintaan dalam usulan Raperda tentang Perumda PD Dharma Jaya yang sebelumnya dikoreksi dalam rapat bersama dengan DPRD DKI.

“Pada prinsip kita sudah sampaikan usulan-usulan, rancangan-rancangannya. Dalam pembahasan tadi, ada beberapa hal yang perlu diperjelas lagi karena harus mengikuti aturan yang baru. Nanti akan dibahas kembali pada pertemuan berikutnya,” katanya.

Salah satu klausul yang menjadi pembahasan menurut Raditya adalah mengenai masa jabatan direksi. Dasar hukum yang mengatur terkait masa jabatan, kata dia, masih menjadi polemik

“Yang jadi permasalahan hanya masa jabatannya itu, dasarnya menggunakan aturan yang mana, itu saja. Di PP No 54 tahun 2017 sudah disebutkan maksimal lima tahun, jadi sebenarnya Di bawah lima tahun juga bisa,” tukasnya. (Zat)

Pos terkait