Banyak Korban Pelecehan Seks Pejabat Pemprov DKI Bless

  • Whatsapp
pelecehan seksual-blessmiyanda-lpsk
Edwin Partogi Pasaribu.[ist]

Monitorindonesia.com – Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) Edwin Partogi Pasaribu mengungkap korban pelecehan seksual mantan Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Blessmiyanda lebih dari satu orang. Namun yang melapor ke LPSK baru satu orang.

Informasi tersebut diketahui Edwin saat bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balaikota, Jakarta, Kamis (29/4/2021).

Bacaan Lainnya

“Saya mendengar keterangan dari pihak Gubernur bahwa korban lebih dari satu,” kata Edwin di Balai Kota DKI Jakarta.

Namun lanjut dia, hanya satu korban saja yang mendatangi kantor LPSK. Saat ini kondisi korban sudah membaik.

Korban, kata Edwin, masih memerlukan rehabilitasi untuk pemulihan psikologisnya. Saat ini, Blessmiyanda telah dipastikan mendapatkan sanksi berat dari Inspektorat DKI Jakarta.

“Sanksi yang cukup keras karena dengan sanksi tersebut maka yang bersangkutan tidak dapat lagi menjabat jabatan penting baik di lingkungan Pemprov atau pun di luar,” katanya.

Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko menyatakan Blessmiyanda bersalah dan mendapatkan sanksi hukuman disiplin tingkat berat. Blessmiyanda terbukti bersalah karena terbukti melakukan pelecehan seksual.

Atas perbuatannya, Bless mendapatkan sanksi hukuman disiplin tingkat berat. Pelanggaran tersebut tertuang dalam PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, khususnya pada ketentuan Pasal 3 angka 6, yakni merendahkan kehormatan negara pemerintah dan martabat Pegawai Negeri Sipil.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan, baik oleh Inspektur Provinsi maupun tim adhoc yang diketuai Pak Sekda, Blessmiyanda terbukti melakukan perbuatan yang merendahkan martabat Pegawai Negeri Sipil,” kata Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (28/4/2024).

Sanksi hukuman disiplin tingkat berat, kata Sigit, Blessmiyanda menerima dua jenis hukuman. Pertamaadalah pembebasan jabatan dan yang kedua dikenakan pemotongan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) selama 24 bulan sebesar 40 persen.

Sigit juga memastikan Pemprov DKI Jakarta terus menjamin hak-hak korban dengan memberikan pendampingan melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Selain itu, terdapat juga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang menginisiasi pelaporan korban jika dibutuhkan untuk diteruskan ke pihak kepolisian.

“Kita menjamin korban tetap mendapatkan pendampingan dari P2TP2A. Kemudian, juga mendapat perlindungan dari LPSK,” kata Sigit.[Zat]

Pos terkait