Bareskrim Polri Tetapkan YouTuber Jozeph Sebagai Tersangka Penista Agama, Edi Homaidi: Sudah Tepat

  • Whatsapp
Bareskrim Polri Tetapkan YouTuber Jozeph Sebagai Tersangka Penista Agama, Edi Homaidi: Sudah Tepat
Jozhep Paul Zhang, penista agama.

Monitorindonesia.com – Langkah Bareskrim Polri menetapkan YouTuber Jozeph Paul Zhang alias Shindy Paul Soerjo Moeljono sebagai tersangka kasus penistaan agama, dinilai sudah tepat. Jozeph ditetapkan sebagai tersangka berdasar hasil gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik pada Senin (19/4/2021) kemarin.

Demikian disampaikan Ketua Kaukus Muda Indonesia (KMI), Edi Homaidi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/4/2021) menyusul penetapan tersangka yang dilakukan oleh Bareskrim Polri terhadap Jozeph tersebut.

Menurut Edi Homaidi, langkah yang sangat tepat dan patut mendapat apresiasi. Dengan adanya langkah tegas yang diambil Bareskrim Polri terhadap Jozeph Paul Zhang tersebut, setidaknya dapat menghindari terjadinya konflik antar-agama di masyarakat.

“Jadi, desakan untuk menangkap dan memenjarakan Jozeph itu wajar, karena pernyataannya telah menyinggung umat Islam dan bisa merusak tolransi beragama,” kata dia.

Di sisi lain, Edi Homaidi mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi dan melakukan tindakan-tindakan di luar hukum. Masyarakat diminta untuk percayakan sepenuhnya kepada aparat yang berwajib, dalam hal ini pihak kepolisian.

“Sekarang, Polri telah menetapkan Jozeph sebagai tersangka. Jadi, kita percayakan sepenuhnya kepada aparat kepolisian untuk bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tutup eksponen Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu.

Sebelumnya, Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Polisi Rusdi Hartono mengatakan Jozeph ditetapkan sebagai tersangka berdasar hasil gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik pada Senin (19/4/2021) kemarin. Kekinian yang bersangkutan tengah diburu hingga ke luar negeri.

Dalam perkara ini Jozeph dipersangkakan dengan Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE dan Pasal 156a KUHP. Dia terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara.

“Unsur Pasal yang bisa dikenakan pertama ujaran kebencian dalam UU ITE, dan juga Penodaan Agama yang ada di KUHP. Dikenakan Undang-Undang ITE khususnya Pasal 28 Ayat 2. Kemudian KUHP tentang Penodaan Agama itu pasal 156 huruf a,” ujar Brigjen Pol Rusdi.

Pasal 28 Ayat 2 dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE itu sendiri berbunyi; Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Adapun, ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE itu diatur dalam Pasal 45A ayat (2), yakni: Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Sedangkan, Pasal 156a KUHP, berbunyi: Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. (Ery)

Pos terkait