Barita Simanjuntak : Selesaikan Kasus HAM Berat, Jaksa Butuh Landasan Hukum Kuat

  • Whatsapp
Barita Simanjuntak : Selesaikan Kasus HAM Berat, Jaksa Butuh Landasan Hukum Kuat
Ketua Komisi Kejaksaan, Barita Simanjuntak

Monitorindonesia.com – Tim Khusus penyelesaian kasus Hak Asasi Manusia (HAM) Kejaksaan Agung terus berupaya menuntaskan permasalahan HAM berat di Indonesia. Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak), Barita Simanjuntak menilai ada beberapa kendala jaksa menuntaskan kasus HAM ini.

Salah satunya, kata Barita, soal landasan hukum. Menurut dia, Jaksa memerlukan landasan hukum yang kuat dan baru sebagai instrumen untuk menyelesaikan kasus HAM berat. Alasannya, kasus HAM berat merupakan peristiwa luar biasa. Karena itu, cara penyelesaiannya pun harus luar biasa.

Barita berpandangan, Undang-undang (UU) Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM soal syarat formal dan material menjadi kendala. Syarat dalam beleid itulah yang membuat Kejaksaan Agung dan Komnas HAM saling lempar kesalahan terkait berkas kasus HAM. Akibatnya, berkas kasus HAM berat hingga kini tak pernah tuntas.

“Lambatnya menyelesaikan lewat cara hukum ini terutama pada landasan hukum yang akan dijadikan dasar untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM berat,” kata Barita, saat dihubungi wartawan, Rabu (3/3).
Oleh karena itu, Barita mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah berdiskusi untuk menerbitkan landasan hukum untuk penyelesaian kasus HAM itu. Bisa saja, landasan itu berbentuk Undang-undang khusus kasus HAM berat.

Dia berpandangan, hal itu diperlukan untuk mengatasi kendala yang selama ini dihadapi. Utamanya, terkait pembuktian, syarat formal dan material, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan termasuk hukum acaranya. Dia yakin, jika regulasi persoalan itu tidak diperbaiki, maka penyelesaian hukum hanya akan menemukan jalan buntu.

Sebenarnya, Indonesia pernah memiliki Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi melalui UU Nomor 27 Tahun 2004. Sayangnya, Mahkamah Konstitusi mencabut UU tersebut pada 2006 melalui putusan Nomor 006/PUU-IV/2006.
“Upaya untuk menyusun UU tentang penyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu lewat cara non hukum mesti disusun kembali,” jelas Barita.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Agung, Ali Mukartono sebelumnya mengatakan, Timsus HAM telah melapor ke Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin soal hasil inventarisir kasus HAM berat. Saat ini, pihaknya masih menunggu petunjuk dari Burhanuddin.

Dalam kesempatan itu, Ali mengatakan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menjadi masalah penyelesaian proses penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM berat yang dilakukan Komnas HAM dan Kejaksaan Agung.

“Di UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, kan ini bolak balik antara Komnas HAM dan kita karena di UU itu tidak disebutkan tata cara penghentian penyelidikan. Kalau memang nggak cukup bukti, penyelidikannya seperti apa penghentiannya,” kata Ali. (Fanss)

Pos terkait