Begini Cara Bentjok Sembunyikan Aset

  • Whatsapp
Begini Cara Bentjok Sembunyikan Aset

Monitorindonesia.com – Kejaksan Agung menemukan hasil tindak pidana kasus korupsi Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PT ASABRI), yang disembunyikan tersangka Benny Tjokro Saputro dengan mengatasnamakan kakak beradiknya sebagai pemilik aset.

Direktur Penyidikan pada jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) Febrie Adriansyah menyebutkan, sejumlah aset itu atas nama petinggi PT Rimo Internasional. Diketahui, Presiden Direktur Rimo, Teddy Tjokrosaputro dan Komisaris Rimo, Franky Tjokrosaputro adalah saudara kandungnya.

“Masih berjalan pemeriksaan aset adiknya Benny Tjokro,” ujar Febrie kepada Monitorindonesia.com, Rabu (24/3/2021).

Febrie memaparkan, kedua petinggi Rimo Internasional sudah diperiksa beberapa kali. Namun, dalam rilis resmi pemeriksaan saksi yang diberikan pihak Penerangan Hukum Kejagung tidak pernah tertulis nama keduanya.

“Beberapa kali bahkan diperiksa dalam identifikasi aset yang mengatasnamakan dia,” ucap Febrie.

Untuk diketahui, dalam perkara ASABRI telah dilakukan penghitungan sementara oleh penyidik dengan nilai kerugian Rp23,7 triliun. Dalam rangka pengembalian kerugian negara itu telah disita aset berupa ribuan hektare tanah, empat tambang, puluhan kapal, puluhan bus, sejumlah mobil, sejumlah lukisan emas, sejumlah perhiasan, dan sejumlah apartement.

Dalam perkara dugaan korupsi PT ASABRI ini telah ditetapkan sembilan orang tersangka, yakni mantan Dirut ASABRI 2011-2016 Adam Rahmat Damiri, mantan Dirut ASABRI 2016-2020 Soni Widjaya, terdakwa kasus korupsi Jiwasraya Heru Hidayat dan Benny Tjokro.

Kemudian, Lukman Purnomosidi selaku Dirut PT Prima Jaringan, inisial Hari Setiyono selaku mantan Direktur Investasi ASABRI, Bachtiar Effendy mantan Direktur Keuangan ASABRI, Ilham W Siregar selaku mantan Kepala Divisi Investasi ASABRI, dan Jimmy Sutopo selaku Dirut PT Jakarta Emiten Investor Relationship.

Penyidik mengenakan para tersangka dengan Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (Fanal Sagala)

Pos terkait