Ombudsman NTT Ingatkan Syarat Vaksinasi Jangan Sandera Hak Publik

Adelio Pratama

Diperbarui 21 Juli 2021 13:23 WIB

Ombudsman NTT Ingatkan Syarat Vaksinasi Jangan Sandera Hak Publik

Kupang, Monitorindonesia.com - Kepala Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT) Darius Beda Daton mengingatkan syarat vaksinasi COVID-19 yang diberlakukan pemerintah daerah jangan sampai menyandera hak publik. Untuk itu perlu dikaji secara mendalam, agar tidak merugikan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan administrasi. "Syarat vaksinasi jangan sampai menyandera hak warga dalam mendapatkan pelayanan publik dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan," katanya, di Kupang, Rabu (21/7/2021). Ia mengungkapkan, dalam sepekan terakhir pihaknya mendapatkan banyak informasi dari masyarakat di NTT yang bertanya terkait kesulitan mendapatkan layanan publik. Seperti mengurus KTP karena disyaratkan harus sudah menjalani vaksinasi Covid-19. Darius menjelaskan, syarat sertifikat vaksin dalam pengurusan administrasi warga memang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19. Pasal 13 A ayat 4 peraturan tersebut menegaskan, orang yang tidak mengikuti vaksinasi dikenakan sanksi administratif berupa penundaan atau penghentian layanan administratif pemerintahan. Meski demikian, kata dia, harus dipahami bahwa orang yang tidak mengikuti berbeda makna dengan orang yang belum mengikuti vaksin. Sanksi administratif hanya bisa dikenakan bagi orang yang tidak, bermakna bahwa yang bersangkutan memang tidak ada niat dan tidak mau divaksin. Sedangkan orang yang belum divaksin, kata dia, bisa jadi karena alasan lain baik bersifat internal seperti orang tersebut belum boleh divaksin karena belum tiga bulan yang bersangkutan negatif dari COVID-19 atau alasan penyakit penyerta. Selain itu, alasan eksternal seperti di daerahnya masih kurang tersedia vaksin. "Sehingga hemat saya, tidak boleh karena belum divaksin, maka serta-merta mengurangi hak rakyat terhadap layanan administratif warga," katanya lagi. Darius menegaskan bahwa layanan publik adalah hak warga dan menjadi kewajiban pemerintah, karena itu tidak boleh disandera dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Kepala Ombudsman NTT ini, pelaksanaan vaksinasi oleh negara adalah dalam rangka menjamin keselamatan publik yang menjadi tanggung jawab negara, sebagaimana tertera jelas dalam konstitusi negara Oleh karena itu, lanjutnya, vaksinasi wajib didukung demi keselamatan warga, namun tantangannya adalah bagaimana pemerintah memilih instrumen pewajiban yang tepat dengan tidak harus menyandera pelayanan administratif warga. ANTARA #Ombudsman #Ombudsman NTT

Topik:

ombudsman ri Kupang ombudsman NTT Pemprov NTT

Ombudsman NTT Ingatkan Syarat Vaksinasi Jangan Sandera Hak Publik

Berita Sebelumnya

Kasus Harian Covid-19 Indonesia, Bertambah 38 Ribu

Berita Selanjutnya

Real Madrid Resmi Perkenalkan David Alaba, Warisi Nomor 4

Berita Terkait

Ombudsman RI Soroti Lambannya Penegakan Etik di DPRD Klaten

Diduga Bungkam Pers soal Berita Korupsi, Telkom Group Dilaporkan ke Ombudsman RI

Dear BGN, Ombudsman Temukan Banyak Makanan Tak Layak Konsumsi

DPD RI dan Ombudsman RI Bersinergi, Aspirasi Masyarakat akan Lebih Cepat Ditindaklanjuti

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K