DPRD Tangerang Anggarkan Beli Seragam PDH Merek Louis Vuitton, Ketua DPD: Tak Miliki Empati

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 10 Agustus 2021 12:23 WIB
Tangerang, Monitorindonesia.com - Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) DPRD Kota Tangerang mengungkap ada 4 brand premium yang akan menjadi bahan pakaian anggota dewan. Yaitu dua setel pakaian dinas harian (PDH) merek Louis Vuitton, kemudian merek Lanificio Di Calvino untuk pakaian sipil resmi (PSR), Theodoro untuk pakaian sipil harian (PSH), dan Thomas Crown untuk pakaian sipil lengkap (PSL). Rencana pengadaan baju dinas anggota DPRD Kota Tangerang yang menggunakan merek internasional terkenal, atau branded, dikritik Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Menurutnya, perasaan rakyat akan terluka jika rencana itu direalisasikan. “Saya sangat menyesalkan munculnya rencana pengadaan baju anggota dewan dari merek premium. Apalagi rencana itu muncul di saat masyarakat sedang menghadapi PPKM yang semakin menyulitkan secara ekonomi,” kata LaNyalla, Selasa (10/8/2021). Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, pejabat seharusnya menunjukkan sense of crisis di situasi pandemi Covid, termasuk anggota dewan. Ditambahkannya, pandemi telah meluluhlantakkan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Sehingga pengadaan barang mewah bagi pejabat sangat tidak pantas dilakukan. “Kalau memang anggota dewan ingin membeli barang branded, gunakan saja uang pribadi. Jangan menggunakan anggaran negara yang didapat dari pajak rakyat. Wakil rakyat harus lebih berempati dengan keadaan masyarakat di masa PPKM,” tegasnya. LaNyalla mengatakan, rencana tersebut sangat ironis. Sebab, saat ini orang berlomba-lomba memberikan kebaikan untuk masyarakat yang terdampak PPKM. Wakil rakyat seharusnya bisa menjadi salah satu contoh untuk memberikan kebaikan kepada sesama, bukan justru sibuk mengurus pakaian branded. "Apalagi ekonomi negara saat ini sedang kurang baik. Banyak terkuras untuk penanganan pandemi. Anggaran yang ada seharusnya digunakan secara bijaksana dan diutamakan untuk menyelamatkan kondisi masyarakat,” ucapnya. LaNyalla berharap pengadaan barang yang sudah masuk dalam proses lelang tersebut dievaluasi. "Sebaiknya kebijakan tersebut dibatalkan, atau setidaknya ditunda. Manfaatkanlah merek dalam negeri. Jangan sampai seruan Presiden untuk mencintai produk dalam negeri hanya jadi sebuah slogan saja,” tuturnya. Langkah Pemkot dan DPRD Kota Tangerang dalam pengadaan lini busana luar negeri juga dinilai tidak menunjukkan empati terhadap Industri Kecil Menengah (IKM) di sektor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), yang sangat terdampak pandemi. LaNyalla mengingatkan, banyak industri tekstil yang kini mati. “Di tengah industri tekstil dalam negeri sedang sekarat karena kepayahan mempertahankan usahanya saat pandemi, ini kok pejabat malah melakukan pengadaan pakaian dari brand luar. Sangat ironi,” urainya. LaNyalla menyebut, permintaan produk tekstil di pasar domestik atau lokal mengalami penurunan signifikan. Hal tersebut diperparah dengan kenaikan harga bahan baku dan kesulitan memasarkan produk karena terkendala pandemi, khususnya untuk pasar ekspor. “Mereka kesuitan ekspor, sehingga dialihkan ke dalam negeri. Sementara di dalam negeri diperburuk dengan kemudahan masuknya barang-barang garment impor China dan Thailand, yang secara kompetisi punya harga lebih murah,” kata LaNyalla. Asosiasi Produsen Serat dan Filament Indonesia mengungkapkan saat ini industri tekstil banyak yang mati bukan hanya karena lesu akibat pandemic saja. Tetapi juga akibat serbuan produk impor. Banyak pelaku usaha di sektor TPT menghentikan produksi karena utilisasinya pun turun dari yang seharusnya bisa 60%, jadi hanya di kisaran 30-40%. “Seharusnya negara memberi dukungan kepada mereka. Pemerintah bisa menghidupkan sektor tekstil kembali dengan melakukan belanja produk IKM di sektor tekstil lokal, untuk seragam instansi atau baju dinas. Jadi menurut saya belanja baju dinas dari brand luar dengan kondisi pabrikan lokal banyak bertumbangan seperti saat ini sangat tidak masuk akal,” tegas LaNyalla. Ia mengatakan reaksi keras pengadaan baju dinas anggota DPRD Kota Tangerang pun muncul dari berbagai elemen masyarakat. Salah satunya Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA).[Lin]

Topik:

-

Berita Sebelumnya

Pangeran Andrew Dituntut atas Kasus Dugaan Pelecehan Seksual

Berita Selanjutnya

HNW Kritik Penahanan Habib Rizieq Oleh Hakim Pengadilan Tinggi

Berita Terkait

Hukum
Selain tanah dan bangunan 2 lantai, KPK turut menyita 13 pipa milik PT BIG yang dijadikan agunan atas perjanjian jual beli gas di kasus ini. Pipa yang disita itu sepanjang 7,6 kilometer (Foto: Dok MI/KPK)

Wow! Pipa Sepanjang 7,6 Km di Anak Perusahaan AMG Group Disita KPK

9 menit yang lalu

Hukum
Kapuspekum Kejagung, Anang Supriatna (Foto: Ist)

Usut Korupsi Pengadaan Chromebook, Kejagung Periksa Admin e-Katatlog PT Samafitro

9 menit yang lalu

Ekonomi
Ibu Kota Nusantara (IKN) (Foto: Istimewa)

Komitmen Investasi IKN Tembus Rp225 Triliun, Pemerintah Pastikan Proyek Berlanjut

14 menit yang lalu

Politik
Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (Foto: Istimewa)

MKD Tolak Pengunduran Diri Keponakan Presiden Prabowo Sebagai Anggota DPR RI

27 menit yang lalu

Hukum
Kapuspekum Kejagung, Anang Supriatna (Foto: Ist)

Kejagung Bantah Kabar OTT yang Menyeret Wakil Wali Kota Bandung: Hanya Diperiksa

54 menit yang lalu

Hiburan
Musisi Onadio Leonardo [Foto: Wikipedia]

Musisi Onadio Leonardo Ditangkap Terkait Kasus Narkoba

1 jam yang lalu