Eks Pejabat Kemenkeu Beberkan Alur Suap Dana Insentif Daerah Tabanan Bali

Aan Sutisna
Aan Sutisna
Diperbarui 22 Juli 2022 03:30 WIB
Denpasar, MI - Dua mantan pejabat Kementerian Keuangan RI mengungkap alur pemberian suap untuk pengurusan Dana Insentif Daerah (DID) Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2018, dalam sidang korupsi dengan terdakwa Bupati Tabanan periode 2016–2021 Ni Putu Eka Wiryastuti. Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Denpasar, Bali, Kamis (21/7), dua mantan pejabat ini menjelaskan pemberian suap secara bertahap dan melalui perantara terdakwa, yaitu I Dewa Nyoman Wiratmaja alias Dewo, yang saat kejadian merupakan staf khusus (stafsus) Eka. Yaya Purnomo selaku saksi mengungkapkan bahwa dirinya terhubung oleh mantan stafsus Eka Wiryastuti dari Bahrullah Akbar, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Anggota VI BPK. Yaya Purnomo saat itu merupakan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Permukiman Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, dan mahasiswa S-3 Universitas Padjajaran yang dibimbing oleh Baharullah. "Pak Dewa kemudian menelepon saya. Dia menyampaikan dari Tabanan. Katanya teman (prof) Bahrullah, dan Pak Dewa bilang jika prof sering menjadi narasumber kegiatan di Tabanan," kata Yaya saat persidangan. [caption id="attachment_457784" align="alignleft" width="400"] Bahrullah Akbar, mantan Wakil Ketua BPK. Foto: Tampias[/caption] Pada percakapan itu, Dewa pun meneruskan permintaan Eka Wiryastuti yang meminta bantuan agar alokasi DID Tabanan ditambah. Akan tetapi, karena pengurusan DID bukan kewenangan Yaya, dia pun menghubungi Rifa Surya yang saat itu menjabat sebagai Kepala Seksi Dana Alokasi Khusus Fisik II Kemenkeu. "Saya, Rifa, dan Pak Dewa lantas bertemu. Ada beberapa kali pertemuan," kata Yaya. Setidaknya ada empat pertemuan berlangsung antara tiga orang tersebut. Dalam pertemuan itu, Dewa menyampaikan permintaan Eka terkait dengan penambahan alokasi DID. Yaya dan Rifa menyanggupi permintaan itu dengan syarat adanya pemberian suap yang disebut "dana adat istiadat" senilai 2,5 persen dari alokasi DID yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pada persidangan yang sama, Rifa menjelaskan tahapan bagaimana daerah-daerah mendapatkan dana insentif. Ia menyebut syarat utamanya adalah laporan keuangan daerah harus memperoleh penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Kriteria selanjutnya, jumlah DID dapat bertambah lebih banyak jika daerah mendapat penghargaan atas pencapaian kinerja dan penghargaan bidang perencanaan. Dalam tahapan pemberian alokasi DID, Rifa saat itu tergabung dalam anggota tim harmonisasi dana perimbangan. Ketentuannya bahwa informasi dalam rapat bersifat rahasia, tetapi Rifa membocorkan informasi itu sehingga memberi jaminan kepada utusan Eka bahwa DID Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2018 bakal bertambah. Berkat jaminan yang diberikan Yaya dan Rifa, Dewa yang merupakan perantara Eka, menyanggupi pemberian suap 2,5 persen dari nilai akhir alokasi DID Tabanan sebesar Rp51 miliar. Namun, sebagai tanda jadi, Yaya dan Rifa meminta Rp300 juta kepada Dewa. "Uang tanda jadi diserahkan. Pak Dewa menyerahkan uang Rp300 juta sebagai tanda jadi. Uang dibungkus kertas koran dan kantong plastik. Uang diterima Rifa," kata Yaya. Setelah tanda jadi, Dewa kembali menyerahkan Rp300 juta kepada Yaya dan Rifa. Rifa membenarkan keterangan itu. Ditambahkan pula bahwa uang suap itu langsung dibagi dua untuk dirinya dan Yaya. Dua eks pejabat Kemenkeu itu menerima total Rp600 juta yang diberikan tunai menggunakan kantong plastik dan 55.300 dolar AS atau senilai Rp1,4 miliar yang diberikan tunai menggunakan amplop. Ketika penyerahan suap dalam bentuk dolar, Dewa hanya bertemu dengan Yaya karena Rifa tengah menjalani umrah. Namun, Yaya memberi informasi penerimaan suap itu kepada Rifa lewat pesan singkat via aplikasi Telegram. Setibanya Rifa di Indonesia, keduanya langsung membagi dua uang suap tersebut. Dari uang suap itu, Rifa juga memberi Rp25 juta kepada salah satu staf di Kementerian Keuangan yang memperlihatkan angka perkiraan alokasi DID Kabupaten Tabanan sebelum akhirnya ditetapkan pada tanggal 31 Oktober 2017. Dalam persidangan, empat jaksa KPK yang bergantian mengajukan pertanyaan kepada saksi, yaitu Luki Dwi Nugroho, Muhammad Albar Hanafi, Ikhsan Fernandiz, dan Taufiq Ibnugroho.   #Pejabat Kemenkeu #Pejabat BPK #Pejabat Kemenkeu (Antara)

Topik:

BPK kemenkeu Korupsi DID Tabanan Dana Insentif Daerah pemkab tabanan Bahrullah Akbar

Berita Sebelumnya

Korupsi Proyek Stadion Mandala Krida, KPK Tetapkan Tiga Tersangka

Berita Selanjutnya

Autopsi Ulang Jenazah Brigadir J, TNI AL Tunggu Keputusan Panglima

Berita Terkait

Hukum
Kereta Cepat Whoosh (Foto: Dok MI/KCIC)

Diselimuti Utang! BPK Didesak Audit Investigatif Proyek Kereta Cepat Whoosh

15 jam yang lalu

Hukum
Direktur Pemeriksaan IV.B Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Padang Pamungkas usai diperika KPK pada hari ini, Kamis (16/10/2025).

Tampang Direktur Pemeriksaan IV.B BPK Padang Pamungkas Diperiksa KPK 9 Jam

15 jam yang lalu

Investigasi
Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

KPK Mulai "Garap" Pejabat BPK Diduga "Bermain" Audit Keuangan Kementerian

1 hari yang lalu

Hukum
Struktur Organisasi Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara IV pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Foto: Dok MI/BPK RI)

KPK Panggil Direktur Pemeriksaan IV.B BPK Padang Pamungkas, Diduga Terkait Penyelidikan Korupsi di Kementerian

16 Oktober 2025 13:00 WIB

Hukum
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD (Foto: Dok MI/Istimewa)

Mahfud MD Sebut Ditjen Pajak dan Bea Cukai Sumber Korupsi Terbesar

13 Oktober 2025 13:18 WIB

Hukum
Mantan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi (Foto: Dok MI/Antara)

KPK Didesak Usut Temuan BPK Perdin Fiktif Bapanas Rp 5,03 Miliar

12 Oktober 2025 10:40 WIB