Kasus Apeng, Ketua DPD Ingatkan Kepala Daerah Tak Salahgunakan Wewenang

Nicolas

Diperbarui 4 Agustus 2022 15:02 WIB

Kasus Apeng, Ketua DPD Ingatkan Kepala Daerah Tak Salahgunakan Wewenang

Jakarta, MI - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti angkat bicara terkait kasus dugaan korupsi lahan sawit di Provinsi Riau seluas 37.095 hektar yang menjerat mantan Bupati Indragiri Hulu. Sedangkan pelaku Surya Darmadi alias Apeng kini jadi buronan. LaNyalla pun meminta seluruh kepala daerah di Indonesia untuk memerhatikan amanah jabatan yang diembannya. Dia berharap kepala daerah tidak berurusan dengan hukum lantaran abai mengemban amanah rakyat. "Saya ingatkan agar kepala daerah jangan sampai menyalahgunakan wewenang. Amanah dari rakyat di daerah harus dijalankan dengan baik," kata LaNyalla, Kamis (4/8). Menurutnya, kesejahteraan di daerah harus menjadi prioritas, bukan memanfaatkan jabatan demi keuntungan pribadi. Senator asal Jawa Timur itu menyayangkan tindakan seorang kepala daerah yang tersangkut penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi atau sekelompok orang dan memperkaya pihak lain dengan menyengsarakan rakyat. "Tindakan melawan hukum dari seorang pemimpin, meskipun ditutupi saatnya akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri," kata LaNyalla. LaNyalla menekankan agar para kepala daerah tidak menggunakan jabatannya yang hanya sementara itu untuk memperkaya diri dengan cara merugikan negara dan rakyatnya. "Saya meminta agar jangan ada lagi pemimpin daerah mengeluarkan perizinan usaha dengan menyerobot hak-hak orang lain atau milik negara dan merugikan rakyat," tegas LaNyalla. Sebelumnya, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyatakan pihaknya menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi lahan sawit seluas 37.095 hektare tersebut. Salah satu tersangka merupakan mantan Bupati Indragiri Hulu, Raja Thamsir Rahman yang menjabat sejak 1999 sampai dengan 2008. "RTR secara melawan hukum telah menerbitkan izin lokasi dan izin usaha perkebunan di kawasan hutan di Indragiri Hulu atas lahan seluas 37.095 hektare,” tutur Sanitiar Burhanuddin. Dia mengatakan bahwa perizinan tersebut diberikan kepada lima perusahaan, yaitu PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Seberida Subur, PT Palma Satu dan PT Kencana Amal Tani. Selain Raja Thamsir Rahman, Kejagung juga menetapkan Pemilik Duta Palma Group Surya Darmadi alias Apeng sebagai tersangka korupsi lahan sawit seluas 37.095 hektare. Kerugian negara atas kasus itu ditaksir Rp 78 triliun.[lin]

Topik:

Kejaksaan Agung DPD RI Kasus Duta Palma

Kasus Apeng, Ketua DPD Ingatkan Kepala Daerah Tak Salahgunakan Wewenang

Berita Sebelumnya

PM Peru Anibal Torres Mengundurkan Diri Karena Alasan Pribadi

Berita Selanjutnya

Kasus JNE Timbun Bansos Disetop, Ini Alasannya!

Berita Terkait

Kejagung Dalami Keterangan Petinggi Google Indonesia terkait Kasus Chromebook

MotoGP Mandalika 2025, Momentum NTB Perkuat Citra Pariwisata Dunia

Dorong Bubarkan DPD, Pengamat: Jelas "Kelaminnya", "Mandul" Fungsinya!

Kementerian PU dan Kejagung Bersinergi Tingkatkan Pengawasan Program Prioritas Pemerintah dan Strategis Bidang Infrastruktur

Dana Otsus 2026 Tetap Utuh, Filep Dorong Percepatan Penyerapan di Papua

Tom Lembong Mengaku Heran Dengan Surat Tuntutan Jaksa: Apakah Ini Dunia Hayalan?

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K