Survei Indikator: Publik Lebih Percaya Kejaksaan Agung Dibanding KPK

Nicolas
Nicolas
Diperbarui 5 Januari 2023 12:29 WIB
Jakarta, MI - Hasil survey Indikator menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja Kejaksaan Agung terus melambung tinggi ditengah gencarnya korps Adiyaksa itu melakukan penegakan hukum terutama pemberantasan korupsi. Sebaliknya, lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin tidak dipercaya rakyat dalam penegakan pemberantasan korupsi. Hasil Survei Nasional yang digelar 1 – 6 Desember 2022 itu menunjukkan, publik sangat percaya dan cukup percaya kepada Kejagung sebesar 76 persen. Hanya 15,8 persen yang kurang percaya. Sedangkan KPK 70,7 persen yang percaya dan cukup percaya. Sisanya 21,7 persen tak percaya lagi terhadap lembaga KPK. Sementara lembaga negara yang paling dipercaya publik saat ini adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan tingkat kepercayaan mencapai 95,2 persen. Sedangkan tingkat kepercayaan terhadap Polri berada pada tingkat terendah yakni 66,5 persen disusul partai politik 60,4 persen. Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Dalam survei ini jumlah sampel sebanyak 1.220 orang. Sampel berasal dari seluruh Provinsi yang terdistribusi secara proporsional. Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.220 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error--MoE) sekitar ±2.9% pada tingkat kepercayaan 95%. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check). Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti.[Lin]

Topik:

KPK Kejaksaan Agung

Berita Sebelumnya

KPK Tak Pandang Bulu Incar Tersangka Korupsi Formula E 

Berita Selanjutnya

Baru 1 Hari Bosnya Tersangkut Korupsi BTS Kominfo, Saham Moratelindo Jeblok

Berita Terkait

Hukum
Gubernur Malut, Sherly Tjoanda (Foto: Dok/MI)

Gubernur Malut Sherly Tjoanda Sambangi Markas KPK, Ada Apa?

25 menit yang lalu

Hukum
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman (Foto: Dok/MI)

Tunggu Laporan untuk Tindaklanjuti Dugaan Mark Up Proyek Whoosh, Koordinator MAKI: KPK Super Ngawur!

51 menit yang lalu

Hukum
Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi KPK Wilayah V Dian Patria (Foto: Ist)

Nah Lho! Sampai Detik Ini, KPK Belum Temukan SK Pencabutan 4 IUP Tambang di Raja Ampat

16 jam yang lalu

Hukum
Komisaris Utama PT Inti Alasindo Energi (IAE) Arso Sadewo (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Komut PT Inti Alasindo Energi Arso Sadewo jadi Tersangka Korupsi Jual Beli Gas PT PGN

17 jam yang lalu

Hukum
Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar (Foto: Istimewa)

Pakar Hukum Desak KPK Selidiki Dugaan Mark Up Proyek Whoosh

17 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Usut Korupsi Kuota Haji, KPK Periksa Manajer Operasional AMPHURI Gugi Harry

19 jam yang lalu