Jakpro Tak Buka Hasil Audit Formula E, Lari dari Tanggung Jawab atau Hilangkan Kesalahan Anies?
![Aldiano Rifki](https://monitorindonesia.com/storage/media/user/avatar/XNyI5VRYut5ImW6o0Y2dgeozbFJ6AXnHLqpUBp2P.jpg )
Aldiano Rifki
Diperbarui
9 Januari 2023 19:43 WIB
![Jakpro Tak Buka Hasil Audit Formula E, Lari dari Tanggung Jawab atau Hilangkan Kesalahan Anies?](https://monitorindonesia.com/2021/06/Anggota-Fraksi-PDIP-DPRD-DKI-Gilbert-Simanjuntak-Foto-MI-Zat.jpg)
Jakarta, MI - Anggota Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjunta meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jakarta Propertindo (Jakpro) agar segera membuka hasil audit Formula E 2022. Sebab, gelaran Formula E season 9 bakal digelar di Jakarta pada 3-4 Juni 2023 mendatang.
"Sebaiknya Jakpro memberikan hasil audit Formula E. Persoalan adanya audit dari BPK (Bada Pemeriksa Keuangan) yang sedang berjalan tidak menjadi alasan audit oleh kantor akuntan publik tidak bisa dilakukan," ujar Gilbert, Senin (9/1).
Menurut Gilbert, hasil audit Formula E perlu disampaikan karena berkaitan dengan keterbukaan pengelolaan uang rakyat. "Alasan yang mengatakan Jakpro yang bertanggung jawab, juga sekarang B to B, tidak menghilangkan adanya kesalahan manajemen era Anies yang harus dibenahi Heru sebagai Gubernur sekarang," jelasnya.
Selain itu, Gilbert juga menilai kegagalan memberikan hasil audit secara terbuka ke publik bukan hanya tanggung jawab Jakpro semata-mata. Tetapi juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta secara keseluruhan, termasuk Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono.
Oleh sebab itu, Gilbert berharap Heru Budi tak meniru buruknya manajemen di era kepemimpinan Anies Baswedan dalam gelaran Formula E. Terlebih terkait hasil audit gelaran Formula E 2022 yang belum juga diungkap, sementara gelaran Formula E 2023 sudah di depan mata.
"Anies sebaiknya tidak dicontoh oleh Heru. Hingga selesai masa jabatannya, persoalan Formula E tidak kunjung selesai. Padahal kejelasan besarnya kerugian yang terjadi tidak diungkap dan malah akan melanjutkan sesi kedua dan ketiga setiap tahun. Kesan yang timbul adalah kebobrokan manajemen Pemprov DKI masih akan berlanjut hingga beberapa tahun, dampak kebijakan Anies," pungkasnya.
Topik:
-
Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya
Berita Terkait
Politik
![Ormas Keagamaan Mulai Berebut Jatah Kelola Tambang, DPR Minta Pemerintah Cabut PP Nomor 25 Tahun 2024 Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/anggota-komisi-vii-dpr-ri-mulyanto.webp)
Ormas Keagamaan Mulai Berebut Jatah Kelola Tambang, DPR Minta Pemerintah Cabut PP Nomor 25 Tahun 2024
13 menit yang lalu
Nusantara
![Segudang Pengalaman Lukman Abunawas dan La Ode Ida Modal Nahkodai Sultra 2024 Rasmin Jaya (Foto: Dok MI)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/rasmin-jaya.webp)
Segudang Pengalaman Lukman Abunawas dan La Ode Ida Modal Nahkodai Sultra 2024
46 menit yang lalu