PKB Usulkan Jabatan Gubernur Dihapus, Habiskan Anggaran dan Pemerintah Tak Efektif

Nicolas
Nicolas
Diperbarui 30 Januari 2023 23:08 WIB
Jakarta, MI - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menilai jabatan gubernur dalam sistem pemerintahan Indonesia tak terlalu fungsional dalam di dalam jejaring pemerintahan. Untuk itu, dia mengusulkan jabatan gubernur dihapus. Wakil Ketua DPR RI itu menengaskan, fungsi gubernur di pemerintahan tidak efektif. Selain itu, anggaran yang diperlukan juga cukup besar. "Sebaiknya dalam pemilihan langsung hanya ada pemilihan presiden, bupati, dan wali kota. Pemilihan gubernur itu terlalu melelahkan," ujar Cak Imin dalam acara Sarasehan Nasional Satu Abad Nahdatul Ulama di Jakarta, Senin (30/1/2023) Cak Imin menegaskan, pemilihan gubernur itu tak diperlukan lagi karena melelahkan. Pilgub juga perlu banyak evaluasi karena kompetisi yang tiada henti. Menurutnya, Pilgub kelihatannya damai tetapi kompetisinya tidak pernah berhenti 24 jam. Fungsi gubernur minim yakni hanya sebagai sarana penyambung antara pusat dan daerah. Cak Imin mengaku usulan penghapusan jabatan gubernur tengah didiskusikan bersama para ahli. Dia memastikan PKB akan memperjuangkan gagasan untuk menghapus jabatan gubernur di pemilihan langsung.[Lin]

Topik:

pkb NU Jabatan Gubernu Dihapus Partai Kebangkitan Bangsa

Berita Sebelumnya

Kejagung Periksa 10 Saksi Korupsi BTS Kominfo

Berita Selanjutnya

Tak Ada Alasan Kejagung untuk Tidak Periksa Menkominfo

Berita Terkait

Nasional
Ketua DPP PKB Marwan Dasopang. (Dok. MI)

PKB Gelar Puncak Hari Santri Nasional 2025 di Barus, Titik Nol Peradaban Islam Nusantara

21 Oktober 2025 12:44 WIB

Nasional
Jazilul Fawaid (Dok. MI)

Gus Jazil: Pembentukan Ditjen Pesantren Sudah Mendesak

17 Oktober 2025 14:20 WIB

Nasional
Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani. (Dok. MI)

Lalu Hadrian Irfani Usul Konsep “Kitchen School” untuk Dukung Program Makan Bergizi Gratis di Daerah 3T

16 Oktober 2025 14:13 WIB

Nasional
Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita. (Dok.MI)

Ratna Juwita Desak Pemerintah Segera Terbitkan PP Turunan UU Minerba 2025

5 Oktober 2025 19:01 WIB

Pendidikan
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani (Dok. MI)

Lalu Hadrian Desak Pemerintah Hapus Gaji Guru Honorer Rp300 Ribu dan Perluas PIP untuk Siswa TK

16 September 2025 09:45 WIB

Politik
Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini ikut berjoget bersama Eko Patrio dan beberapa anggota DPR RI lainnya (foto:ist)

Gara-Gara Joget, Eko Patrio dan Uya Kuya Dipecat, Siapa Yang Bakal Menyusul?

1 September 2025 18:00 WIB