BUMN Serahkan ke KPK Soal Dugaan Korupsi Dana Pensiun 

Albani Wijaya
Albani Wijaya
Diperbarui 3 Februari 2023 18:18 WIB
Jakarta, MI - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menyerahkan persoalan korupsi dana pensiun ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Staf Menteri BUMN Arya Sinulingga menyebut pihaknya tengah menunggu hasil proses penyidikan tata kelola dana pensiun, atau dapen BUMN dari KPK. "Kita tunggu hasil dari KPK dulu. Sama seperti ketika waktu memberikan paad Kejaksaan kan," kata Arya di kantornya, Jumat (3/2). Sejauh ini, sebanyak 65 persen dana pensiun (dapen) BUMN bermasalah gara-gara dikelola oleh para pensiunan. Perihal banyaknya dapen BUMN bermasalah merupakan temuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Kalau ini KPK yang kita lihat, KPK gimana mereka yang pasti kita berikan dapen itu, kalau mengenai dapen itu sampai 60% itu laporan OJK bahwa mereka mengatakan dapen kita bermasalah," jelasnya. Sehingga ke depan, Menteri BUMN Erick Thohir dan jajarannya ingin membenahi tata kelola perusahaan, alias good corporate governance (GCG) soal investasi dana pensiun BUMN. "Misalnya dapen perusahaan BUMN A selama ini dia enggak ikut memutuskan investasinya ke mana. Jadi yang menentukan hanya dapennya," sebut Arya. Ini ada kaitannya karena selama ini pengurusan uang pensiun para karyawan BUMN masih dikelola oleh para pensiunan itu sendiri. "Memang lagi dibuat aturannya. Tapi kalau ini jadi, cukup bagus, karena selama ini pengelola dapennya (para pensiunan) yang menentukan," pungkas Arya. Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan saat ini pihaknya tengah melakukan bersih-bersih di tubuh keuangan BUMN. Pasalnya ia mendapati laporan sebanyak 65% dana pensiun BUMN bermasalah. Dalam rangka bersih-bersih, Erick secara intens berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan KPK untuk mengusut kasus dugaan korupsi di tubuh perusahaan pelat merah tersebut. Menurutnya, pengungkapan kasus Jiwasraya hanya permulaan karena ada banyak dana pensiun di BUMN lainnya yang juga bermasalah. "Kemarin saya warning, setelah Jiwasrayaa, Asabri, sekarang kita mendorong investasi audit untuk dana-dana pensiun BUMN yang kemarin saya melihat bukunya ini 35 persen sehat dan 65 persen sakit. Kita harus antisipasi karena ini bisa angkanya cukup besar," ujar Erick belum ini. #Korupsi Dana Pensiun BUMN

Topik:

KPK BUMN Korupsi Dana Pensiun

Berita Sebelumnya

Keluarga Hasya Tuntut AKBP Eko Setio ke Meja Hijau!

Berita Selanjutnya

Jaksa Penuntut Setya Novanto 'Mudik' ke Kejagung

Berita Terkait

Hukum
Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) didampingi Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (ketiga kiri), Menteri BUMN Erick Thohir (kiri), Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kedua kiri) dan Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan saat meninjau proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung di Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, (13/10/2022). Progres pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung telah mencapai 88,8 persen dan direncanakan beroperasi pada Juli 2023.

KPK Sudah Lama Tahu Dugaan Mark Up Proyek Whoosh hingga Kaki Agus Pambagio Diinjak Wantimpres!

2 jam yang lalu

Hukum
Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD (Foto: Istimewa)

Mahfud MD Siap Dipanggil KPK Terkait Dugaan Mark Up Proyek Whoosh

5 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK Maraton Pemeriksaan Saksi di Kasus Korupsi Kuota Haji: Biar Segera Tuntas

13 jam yang lalu

Hukum
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Yugi Prayanto (Foto: Istimewa)

Waketum Kadin Yugi Prayanto Diduga Keciprat USD 10.000 dari Korupsi Eks Dirut PGN Hendi Prio Santoso

25 Oktober 2025 20:09 WIB

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Foto: Dok MI/Aldiano Rifki)

Periksa Eks Kabirokum Kementan Maman, KPK Selisik Mitra Penyedia Asam Formiat

25 Oktober 2025 19:56 WIB

Hukum
Bobby Nasution (Foto: Dok MI/Istimewa)

Diduga Terikat Janji dengan Jokowi, KPK Ciut ke Bobby Nasution

25 Oktober 2025 15:41 WIB