Kejari Humbahas Bidik Tersangka Dugaan Korupsi Deposito APBD

Albani Wijaya

Diperbarui 10 Februari 2023 14:34 WIB

Kejari Humbahas Bidik Tersangka Dugaan Korupsi Deposito APBD

Jakarta, MI - Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Humbang Hasundutan (Humbahas) untuk saat ini sedang menunggu petunjuk dari Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara untuk proses selanjutnya terkait surat Ketua DPRD Humbahas terkait dugaan korupsi pendepositoan dana transfer daerah dan APBD untuk kepentingan pribadi, hingga kasus rekayasa dokumen RAPBD dan transaksional jabatan. "Memang benar kami Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan sudah melakukan klarifikasi terkait persoalan tersebut dan hasilnya sudah kami sampaikan kepada pimpinan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Untuk selanjutnya kami masih menunggu petunjuk dan arahan dari pimpinan" kata Gerry Anderson Gultom Kepala Seksi Intelijen Kejari Humbahas kepada Monitor Indonesia, Kamis (9/2). Terkait siapa siapa saja yang diperiksa, Gerry menjelaskan bahwa hal tersebut masih bersifat rahasia. "Kalau detailnya siapa saja yang diperiksa tentunya bersifat rahasia" ujarnya. Kasus ini bermula dari Surat Pimpinan DPRD Humbahas kepada Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara yang disampaikan pimpinan Dewan pada 21 November 2022. Mereka minta agar kasus ini diusut, karena diduga kuat melakukan pendepositoan dana transfer daerah dan APBD untuk kepentingan pribadi, merekayasa dokumen RAPBD serta transaksional jabatan. Tak hanya JH, Jaksa juga diminta memeriksa Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor. Pemeriksaan JH sangat penting dilakukan agar kasus yang menyedot perhatian masyarakat Humbahas itu tidak menjadi bias. Selain itu, JH juga tidak mungkin bekerja sendiri tanpa melibatkan Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor. “Itu kan uang rakyat bukan uang Bupati Dosmar yang seenaknya didepositkan untuk kepentingan pribadi pejabat. Logikanya, tidak mungkin Plt Kepala BPKAD bekerja sendiri tanpa restu Bupati,” ujar Ronald (52), warga Doloksanggul yang ditemui Monitor Indonesia, Kamis (9/2). Pimpinan DPRD Kabupaten Humbahas sebelumnya telah mengirimkan surat permohonan pemeriksaan pejabat JH kepada Kejaksaan Tinggi Sumut terkait dengan kasus itu. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut melalui Kejari Doloksanggul telah memeriksa pejabat JH tersebut. Hal itu dibenarkan Kepala seksi intelijen Kejari Doloksanggul Hendra Sinaga yang dikonfirmasi wartawan pada Rabu (4/1) lalu.Sinaga menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan penyelidikan. “Proses penyelidikan tersebut berdasarkan disposisi Kejati Sumut atas surat permohonan yang diajukan ketua DPRD,” katanya. Disposisi tersebut, kata dia, selanjutnya disampaikan ke bidang pidana khusus (pidsus) untuk kemudian mengambil langkah-langkah penyelidikan. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Ketua DPRD Humbang Hasundutan, Ramses Lumban Gaol membenarkan bahwa dirinya sudah dimintai keterangan oleh Kejari Doloksanggul terkait surat permohonan yang Ia sampaikan. “Saya sudah menyampaikan semua apa yang menjadi alasan dan dasar saya meminta Kejaksaan untuk memeriksa kepala BPKAD,” katanya. Dia juga berjanji akan berupaya membantu memberikan informasi yang dibutuhkan jaksa untuk memperlancar proses penyelidikan. Ramses mengapresiasi pihak kejaksaan yang berkenan menindak lanjuti surat yang dikirimkan wakil rakyat tersebut. Ia mengatakan bahwa undangan permintaan keterangan terhadap dirinya ia penuhi pada Desember 2022. Selain Ramses, sejumlah pejabat di Pemkab Humbahas juga telah diperiksa Jaksa. (Sabam Pakpahan) #Kejari Humbahas

Topik:

Korupsi Bupati Humbahas Kejari Humbahas Deposito APDB Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor

Kejari Humbahas Bidik Tersangka Dugaan Korupsi Deposito APBD

Berita Sebelumnya

Indonesia Berduka: Korupsi Marak, Kemiskinan Melonjak

Berita Selanjutnya

Pasca Dilaporkan ke Dewas KPK Terkait Formula E, Karyoto dan Endar Ditarik ke Polri

Berita Terkait

Purbaya Ungkap Bobroknya Tata Kelola Daerah: Ada Suap Audit BPK, Jual Beli Jabatan, hingga Proyek Fiktif BUMD!

Berapa Harta Surya Darmadi, Koruptor Sawit yang Kini Dipindah ke Nusa Kambangan?

Menjaga Pasal 21 UU Tipikor: Perisai Integritas Proses Hukum ”Bukan Pasal Karet”

Prabowo akan Laporkan Pejabat BUMN, KPK Kantongi Modus Korupsinya!

Profil Tumbur Parlindungan, Dipanggil Kejagung dalam Kasus Korupsi di Saka Energi

KPK Kembali Panggil Rektor USU, Telusuri Dugaan Korupsi Pembangunan Jalan di Sumut

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K