KKP Usut Tuntas Pemalsuan Izin Perikanan Pantura

Albani Wijaya
Albani Wijaya
Diperbarui 11 Februari 2023 21:38 WIB
Jakarta, MI - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bakal mengusut tuntas pemalsuan dokumen perizinan perikanan di wilayah Pantai Utara atau Pantura. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin, menegaskan bahwa hal ini dilakukan menyusul ditetapkannya 1 tersangka pemalsuan dokumen di Tegal. “Dengan terungkapnya tersangka, semakin terbuka jalan kami untuk mengusut tuntas perkara pemalsuan dokumen perizinan perikanan di Pantura," kata Adin, Sabtu (11/2). Tersangka pemalsuan dokumen perikanan itu berinisial T. Kata Adin, operasi penangkapan tersangka membutuhkan waktu selama tujuh hari. "Karena terindikasi terlibat dalam kasus penipuan dokumen di bidang lainnya sehingga tersangka berpindah-pindah lokasi," jelas Adin. Selain itu, tersangka T juga memiliki banyak identitas palsu sehingga menyulitkan tim di lapangan dalam melakukan penelusuran. Meski demikian, tambah Adin, berkat sinergi dan kolaborasi yang baik dengan para penegak hukum lainnya, tersangka pada akhirnya dapat tertangkap. “Apresiasi kepada para penyidik KKP dan Polri yang telah bekerja keras dan bersinergi dalam penelusuran keberadaan tersangka, sehingga membuka jalan dalam pengusutan kasus pemalsuan dokumen perikanan di Pantura," katanya. "Kami harap koordinasi dan sinergi yang baik antar penegak hukum lainnya terus dilakukan hingga kasus ini selesai," harapnya. Usai dilakukan penangkapan, tersangka sempat dilakukan penahanan dan pemeriksaan di Polresta Pati dengan status tahanan titipan. Saat ini, proses penanganan tersangka T telah sampai pada penyerahan berkas perkara (Tahap I) dari penyidik ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaaan Negeri Pati. Sebelumnya, tersangka T ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) karena melarikan diri dari panggilan penyidik KKP saat kasus pemalsuan dan penggandaan perizinan berusaha Kapal Ikan Indonesia (KII) KM. Marga Rena-1 terungkap pada 8 September 2022. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono telah menegaskan bahwa pengawasan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan tidak hanya dilakukan pada saat proses while fishing di laut melainkan juga pada saat before-fishing di Pelabuhan. Dengan demikian, pihaknya terus mendorong jajarannya untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas karena telah merugikan negara dan mengacaukan data potensi sumber daya perikanan.

Topik:

KKP Pantai Pantura

Berita Sebelumnya

Masih Kecewa, Orang Tua Yosua Minta Sambo dan Putri Dihukum Mati

Berita Selanjutnya

Warganet Harus Tahu! Ini Hukum Pencemaran Nama Baik Lewat Media Sosial

Berita Terkait

Nasional
Riyono Anggota MPR Fraksi PKS (Foto. Rizal)

Kasus Radiasi Udang Cikande Ancam Ekspor ke AS, Riyono Minta KKP Bergerak Cepat

10 Oktober 2025 14:24 WIB

Ekonomi
KKP Hentikan Kegiatan Reklamasi Ilegal di Konawe Selatan (Foto: Dok KKP)

Tak Kantongi Izin, KKP Hentikan Reklamasi di Konawe Selatan

27 September 2025 14:46 WIB

Metropolitan
Tanggul beton di tengah pesisir perairan Cilincing, Jakarta Utara, kembali berdiri kokoh. Akibatnya, nelayan setempat kesulitan mencari ikan karena terhalang tembok beton tersebut. (Foto: Dok MI/Aan)

Pemprov Jakarta Tegaskan Tak Pernah Beri Izin Tanggul Beton Cilincing Milik PT Karya Citra Nusantara

12 September 2025 15:59 WIB

Metropolitan
Tanggul beton di tengah pesisir perairan Cilincing, Jakarta Utara, kembali berdiri kokoh. Akibatnya, nelayan setempat kesulitan mencari ikan karena terhalang tembok beton tersebut. (Foto: Dok MI)

Habis Pagar Laut, Terbitlah Tanggul Beton Cilincing: 25 Ribu KK Terdampak

12 September 2025 15:42 WIB

Ekonomi
Tanggul Beton di Laut Cilincing (Foto: Istimewa)

Tanggul Beton di Laut Cilincing Bikin Nelayan Resah, KKP Ungkap Pemiliknya!

11 September 2025 14:39 WIB

Nasional
Penampakan Sampah di Laut (Foto: Ist)

20 Juta Ton Sampah Cemari Laut Indonesia Setiap Tahun

1 Agustus 2025 19:14 WIB