Justice Collaborator Richard Jadi Pertimbangan Polri, Terima Atau Tidak!

Albani Wijaya
Albani Wijaya
Diperbarui 17 Februari 2023 02:26 WIB
Jakarta, MI - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mempertimbangkan aspirasi dari masyarakat dan pendapat dari ahli untuk membuat keputusan terkait sidang Kode Etik Polri (KKEP) Propam Polri terhadap terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E. Sidang etik itu bakal menentukan apakah Richard Eliezer diterima kembali bertugas di Brimob Polri atau tidak. Namun demikian, putusan dari majelis hakim yang menetapkan Richard Eliezer layak menyandang status sebagai saksi pelaku yang bekerja sama. Artinya bahwa status Richard Eliezzer sebagai justice collaborator rekomendasi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga turut menjadi pertimbangan Polri itu sendiri. “Jadi sidang komisi kode etik tentunya akan mempertimbangkan berbagi masukan dari masyarakat, kemudian pendapat para ahli dan juga tentunya satu referensi yang penting dari putusan pengadilan kemarin adalah Richard Eliezer sebagai Justice Collaborator,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo, Jum'at (17/2). Sebagaimana diketahui, Richard Eliezer telah dijatuhi vonis 1,5 tahun penjara oleh majelis hakim atas perbuatannya yang terlibat dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua Hutabarat, pada hari Rabu (15/2) kemarin. Dalam putusan vonisnya, majelis hakim memaparkan berbagai pertimbangan sebagai bagian dari vonisnya, seperti hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang meringankan vonis yakni perbuatan dari terdakwa merupakan pelaku yang bekerja sama dan bersikap sopan di persidangan serta belum pernah dihukum serta meminta maaf kepada orang tua Brigadir Yosua. #Justice Collaborator Richard Jadi Pertimbangan Polri

Topik:

Polri Justice Collaborator Richard Eliezer

Berita Sebelumnya

Saksi Sebut Teddy Minahasa Terima Amplop dari AKBP Doddy: Isinya Lebih Besar!

Berita Selanjutnya

Puluhan Saksi Sudah Diperiksa, Siapa yang Bakal Menyusul 5 Tersangka Korupsi BTS Kominfo?

Berita Terkait

Hukum
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan).

Putusan MK: Jaksa Nakal Bisa Langsung Diproses KPK-Polisi Tanpa Izin Atasan

17 Oktober 2025 13:58 WIB

Nusantara
Gokma Siregar Wakil Ketua PWI Bekasi Raya (Foto: Istimewa)

Lewat Justice Collaborator, Tersangka Bongkar Korupsi Pengadaan Alat Olahraga Kota Bekasi

12 Oktober 2025 08:03 WIB

Hukum
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana (Foto: Dok MI/Pribadi)

PPATK akan Telusuri Aset Eks Dirut PLN Fahmi Dkk

11 Oktober 2025 14:13 WIB

Hukum
Mantan Dirut PT PLN Fahmi Mochtar (Foto: Dok MI/Istimewa)

Bersama PPATK, Polri Telusuri Aset Eks Dirut PLN Fahmi Cs: Tersangka Korupsi PLTU I Kalbar Rp 1,35 T

11 Oktober 2025 13:23 WIB

Hukum
Mantan Dirut PT PLN Fahmi Mochtar (Foto: Dok MI/Istimewa)

Mengapa Polri Belum Jebloskan Eks Dirut PLN Cs ke Tahanan?

8 Oktober 2025 13:43 WIB

Hukum
Ilustrasi - Anggota Polri (Foto: Istimewa)

Daftar 341 Ribu Lebih Data Personel Polri yang Dibocorkan Bjorka (2)

7 Oktober 2025 09:42 WIB