Jokowi Perlu Dorong Pembentukan Hak Angket untuk Bongkar Skandal di Kementerian Pimpinan Sri Mulyani

Jakarta, MI - Presiden Jokowi harus mendorong pembentukan hak anget yang diwacanakan DPR RI untuk membongkar skandal transaksi jumbo di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal itu sebagaimana disampaikan pengamat hukum dari Citra Institute, Nawari saat diwawancarai Monitor Indonesia, Rabu (22/3). "Pemerintah dalam hal ini Presiden harus mendorong wacana pembentukan hak angket oleh DPR," katanya. Dia menambakan, pembentukan hak angket sangat perlu dilakukan untuk membongkar seluruh skandal yang di kementerian pimpinan Sri Mulyani. "Supaya ada kejelasan yang bisa ditemukan secara baik dan benar dalam dugaan transaksi jumbo di kementerian tersebut," jelasnya. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond J Mahesa, mendorong agar DPR membentuk panitia khusus (Pansus) untuk mengungkap skandal transaksi jumbo di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dia menjelaskan, pembentukan pansus ini untuk memberikan kejelasan hukum terkait skandal yang ada di Kemenkeu. Sebab, kata Desmond, ada perbedaan pernyataan antara Menko Polhukam, PPATK, dan Kemenkeu terkait skandal tersebut "Kenapa tidak kita pansuskan saja agar semuanya lebih terbuka. PPATK bisa terbuka, Pak Mahfud bisa terbuka, Dirjen Pajak sama Dirjen Bea Cukai, Kementerian Keuangan agar lebih jelas," katanya di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/3). (ABP) #Jokowi Perlu Dorong Pembentukan Hak Angket untuk Bongkar Skandal di Kementerian Pimpinan Sri Mulyani