Komnas HAM Temukan Pelanggaran dalam Sidang Tragedi Kanjuruhan

Albani Wijaya
Albani Wijaya
Diperbarui 25 Maret 2023 15:21 WIB
Jakarta, MI - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan, menemukan pelanggaran terhadap hak-hak independensi dan imparsialitas. Yaitu, dalam persidangan putusan Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan yang telah digelar di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur, Kamis (16/3). "Dari pantauan kami dalam kasus persidangan Kanjuruhan, itu sebenarnya ada pelanggaran. Terhadap hak-hak atas independensi dan imparsialitas," kata Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Uli Parulian Sihombing pada webinar bertajuk "Kesalahan Prosedur dalam Proses Penyidikan dan Mekanisme Komplainnya" yang disiarkan pada YouTube Institute for Criminal Justice Reform, dikutip pada Sabtu (25/). Dia mengatakan, Komnas HAM menemukan fakta-fakta tentang adanya tekanan dan intimidasi terhadap persidangan kasus menewaskan 135 jiwa itu. "Terutama, intimidasi terhadap jaksa pada waktu persidangan," ujar Uli. Komnas HAM telah memberikan rekomendasi agar jaksa pada kasus tersebut, mendapatkan perlindungan. "Tindakan ini merupakan upaya Komnas HAM untuk menjamin persidangan dapat berlangsung sebagaimana mestinya," kata Uli. Tetapi, setelah persidangan berakhir dan dua terdakwa memperoleh vonis bebas murni. Komnas HAM juga menunjukkan ketidakpuasan. Komnas HAM telah memberikan pernyataan sebelumnya terkait melalui dukungan terhadap jaksa penuntut umum (JPU). Yaitu, untuk melakukan upaya hukum lanjutan, seperti banding atau kasasi. Sebagaiman diketahui bahwa Majelis Hakim memvonis bersalah kepada mantan Danki 3 Brimob Polda Jatim Hasdarmawan dengan hanya hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Hukuman pidana itu lebih rendah dari tuntutan jaksa, yaitu pidana tiga tahun penjara. Sementara itu, dua polisi terdakwa lainnya, divonis tidak bersalah dan dibebaskan dari hukuman penjara. Sedangkan JPU menuntut tiga tahun penjara untuk dua terdakwa tersebut. Dua terdakwa dimaksud adalah pertama, mantan Kepala Satuan Samapta AKP Bambang Sidik Achmadi. Kedua, adalah mantan Kepala Bagian Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setyo Pranoto.

Topik:

Polri komnas ham Tragedi Kanjuruhan

Berita Sebelumnya

Gazalba Saleh Jadi Tersangka Gratifikasi dan TPPU, MA Angkat Bicara 

Berita Selanjutnya

Anggota TNI dan Polri Tertembak Saat Amankan Salat Tarawih

Berita Terkait

Nasional
Presiden Prabowo Subianto bersama Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo (Foto: Istimewa)

Pesan Prabowo ke Kapolri: Berantas Narkoba, Penyelundupan dan Judi Online!

29 Oktober 2025 15:35 WIB

Nasional
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Tangkapan Layar)

Prabowo Apresiasi Keberhasilan Polri Dalam Pencegahan Peredaran Narkotika

29 Oktober 2025 15:14 WIB

Hukum
Ilustrasi - Polisi (Foto: Dok MI/Net/Ist)

Gawat! Banyak Polisi Terpapar Radikal dan LGBT

28 Oktober 2025 23:56 WIB

Hukum
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan).

Putusan MK: Jaksa Nakal Bisa Langsung Diproses KPK-Polisi Tanpa Izin Atasan

17 Oktober 2025 13:58 WIB

Hukum
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana (Foto: Dok MI/Pribadi)

PPATK akan Telusuri Aset Eks Dirut PLN Fahmi Dkk

11 Oktober 2025 14:13 WIB

Hukum
Mantan Dirut PT PLN Fahmi Mochtar (Foto: Dok MI/Istimewa)

Bersama PPATK, Polri Telusuri Aset Eks Dirut PLN Fahmi Cs: Tersangka Korupsi PLTU I Kalbar Rp 1,35 T

11 Oktober 2025 13:23 WIB