Kata Mahfud Transaksi Rp 349 T Kemenkeu Diduga TPPU, Dilihat dari Profil

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 29 Maret 2023 17:06 WIB
Jakarta, MI - Ketua Komite Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Mahfud MD menjelaskan terkait dengan transaksi Rp 349 triliun yang diduga TPPU. Mahfud menyampaikan , transaksi jumbo itu patut diduga masuk kedalam ranah tindak pidana pencucian uang. "Ketika sebut angka itu, artinya apa. Pertama Tindak Pidana Pencucian Uang adalah satu transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan, pola transaksi dari pengguna jasa," katanya dalam rapat di Gedung Parlemen, Senayan, Rabu (29/3). Dia menjelaskan, Tindak Pidana Pencucian Uang mudah diketahui dan dapat dilihat dari profiling seseorang atau korporasi. Misalnya, pendapat yang didapatkan tidak menggambarkan kehidupanya pribadinya. "Kalau profilnya menteri kira-kira pendapatnya berapa, kok tiba-tiba hartanya sekian, nah itu menyimpang dari profil, bisa di curigai sebagai tindak pidana pencucian, belum tentu pencucian, tapi dicurigai, bisa menurut Undang-Undang ini," jelasnya. Selanjutnya Mahfud menjelaskan terkait maksud dari transaksi TPPU tersebut, transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan menghindari pelaporan transaksi yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan UU TPPU. "Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana," katanya. Selain itu, kata Mahfud, transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelaor karena melibatkan harta kekyaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. (ABP) #Transaksi Rp 349 T Kemenkeu

Topik:

DPR Mahfud MD TPPU kemenkeu

Berita Sebelumnya

Pacar Mario Dandy Satriyo Didakwa Pasal Berlapis

Berita Selanjutnya

Gerah!!! Mahfud MD Sebut Anggota DPR Kerap Jadi Makelar Kasus

Berita Terkait

Hukum
Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) didampingi Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (ketiga kiri), Menteri BUMN Erick Thohir (kiri), Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kedua kiri) dan Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan saat meninjau proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung di Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, (13/10/2022). Progres pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung telah mencapai 88,8 persen dan direncanakan beroperasi pada Juli 2023.

KPK Sudah Lama Tahu Dugaan Mark Up Proyek Whoosh hingga Kaki Agus Pambagio Diinjak Wantimpres!

1 jam yang lalu

Hukum
Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD (Foto: Istimewa)

Mahfud MD Siap Dipanggil KPK Terkait Dugaan Mark Up Proyek Whoosh

4 jam yang lalu

Nasional
AQUA (Foto: Dok MI/Net/Ist)

Temuan AQUA Berisi Air Sumur Bor Langgar HAM dan Hak Konsumen

24 Oktober 2025 21:18 WIB

Nasional
Gedung DPR RI (Foto: Dok MI)

DPR Bakal Panggil Kemendagri dan Pemda soal Dana Daerah Rp234 Triliun Mengendap di Bank

24 Oktober 2025 12:27 WIB

Monitor Hukum
Ilsutrasi - KPK RI - Mahfud MD - Kereta Cepat Whoosh (Foto: Dok MI/Diolah)

KPK dan Mahfud Bisa Whoosh...Whooshh...Whoosh Gak?

23 Oktober 2025 14:10 WIB

Hukum
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendampingi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) saat melakukan uji coba Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC), Rabu (13/9/2023).

Mahfud Sebut KPK Bisa Periksa Mantan Menteri Jokowi di Kasus Kereta Cepat, Eks Menhub Budi Karya?

22 Oktober 2025 15:43 WIB