Brigjen Pipit Jadi Kapolda Kalbar, Kasus Tambang Ilegal Gimana?

Jakarta, MI - Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan rotasi besar-besaran di tubuh Polri. Mutasi jabatan ini tercantum di dalam Surat Telegram Kapolri ST/713/III/KEP./2023 , yang ditandatangani oleh Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono. Salah pejabat Polri yang dimutasi adalah Brigjen Pipit Rismanto yang sebelumnya menjabat Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri, kini diangkat menjadi Kapolda Kalimantan Barat (Kalbar). Sementara itu, posisi Dirtipidter akan diisi oleh Brigjen Hersadwi Rusdiyono. Sebelumnya, Hersadwi menjabat sebagai Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat II Bareskrim Polri. Namun demikian, mutasi terhadap Brigjen Pipit Rismanto dinilai Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto masih menjadi suatu masalah. Kenapa demikian? Menurut Bambang, Brigjen Pipit Rismanto masih memiliki PR dalam kasus Ismail Bolong. Brigjen Pipit Rismanto saat itu disebut-sebut salah satu orang yang disebut namanya dalam laporan hasil penyelidikan (LHP) mantan Kadiv Propam, Irjen Ferdy Sambo. Dalam laporan itu, Sambo menyebut Ismail Bolong sempat menyebut beberapa nama seperti Kabareskrim Komjen Agus Andrianto, Dirtipidter Bareskrim Polri, Brigjen Pipit Rismanto. [caption id="attachment_520227" align="alignnone" width="714"] Pengamat kepolisian Bambang Rukminto (Foto: MI/Repro)[/caption] “Ini yang menjadi salah satu problem reformasi kultural Polri. Mutasi dilakukan sebelum tuntas peran dan tanggung jawab seorang personel dalam jabatan. Akibatnya, seringkali pejabat berikutnya yang harus mengerjakan PRnya,” kata Bambang kepada wartawan, Rabu (29/3). Menurut Bambang, tidak masalah bila seorang personel itu mendapat demosi hingga isu yang menerpanya dinyatakan tuntas. Namun, yang terjadi hari ini malah personel tersebut mendapat promosi hingga penambahan jumlah bintang di pundaknya. “Tidak menjadi masalah bila mutasi karena demosi, yang memang mengharuskan pejabatnya diganti. Tetapi ini promosi, yang idealnya diberikan sebagi reward dari kinerja yang baik termasuk menuntaskan sebuah perkara,” pungkasnya. Sebelumnya, Bambang Rukminto, sempat menyoroti dugaan keterlibatan Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Pipit Rismanto dalam pusaran kasus tambang ilegal di Kalimantan dan Sulawesi. Mengenai tambang ilegal di Kalimantan, Bambang mengatakan dugaan keterlibatan Pipit memiliki indikasi kuat berdasarkan Nota Dinas mantan Karopaminal Polri Brigjen Hendra Kurniawan. Dalam dokumen yang pernah beredar itu, Pipit disebut sudah mengetahui aktivitas Ismail Bolong, namun tak pernah melakukan penindakan. Satu lagi, nama Pipit dengan peran yang sama juga disebut dalam surat Laporan Hasil Penyelidikan yang ditandatangani mantan Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo. "Dalam surat FS dan nota dinas HK, soal tambang ilegal Ismail Bolong. Pipit sudah mengenal dan mengetahuinya sejak awal. Dan tak melakukan tindakan apa-apa," kata Bambang dalam keterangan yang diterima, Minggu (12/2) lalu. Adapun dugaan keterlibatan Pipit di Sulawesi, adalah soal tambang ilegal Blok Mandiogo. Bambang menyitir laporan Majalah Tempo berjudul "Jabal Nikel Ilegal" yang mengungkap peran Pipit sebagai beking utama dalam aktivitas pertambangan ilegal di daerah Sulawesi Tenggara tersebut. "Dalam laporan Tempo soal Blok Mandiogo, Pipit juga disebut indikasi keterlibatannya," kata Bambang. Dalam surat yang dikeluarkan oleh Divisi Propam Polri terkait kasus tambang ilegal yang didalangi Ismail Bolong, terdapat beberapa nama yang tercantum ikut memuluskan eksploitasi mineral di daerah tersebut. "Dalam laporan Tempo soal Blok Mandiogo, Pipit juga disebut indikasi keterlibatannya," kata Bambang. Dalam surat yang dikeluarkan oleh Divisi Propam Polri terkait kasus tambang ilegal yang didalangi Ismail Bolong, terdapat beberapa nama yang tercantum ikut memuluskan eksploitasi mineral di daerah tersebut. Selain Komjen Agus Andrianto, terdapat nama Kombes Budi Haryanto (mantan kasubdit V Dittipidter Bareskrim Polri) dan Brigjen Pipit Rismanto yang saat itu menjabat sebagai Dirtipidter Bareskrim Polri. "BRIGJEN POL PIPIT RISMANTO, S.I.K., M.H., Dirtipidter Bareskrim Polri mengenal AIPTU ISMAIL BOLONG dari adanya surat Dumas yang diduga bekerja di wilayah kawasan hutan Gunung Menangis wilayah kerja PKP2B milik PT Mahakam Sumber Jaya. (AIPTU ISMAIL BOLONG bukan pemilik PKP2B dan tidak ada kerjasama). Tidak melakukan penindakan dikarenakan mendapat informasi dari KOMBES POL BUDI HARYANTO, S.I.K, Kasubdit V Dittipidter bahwa ada ada atensi dari KOMJEN POL Drs. AGUS ANDRIANTO, S.H., M.H., Kabareskrim Polri," tulis surat penyidikan oknum mafia tambang yang diterbitkan oleh Divisi Propam Polri. Kombes Budi Haryanto kini dimutasi sebagai Waketbidkermadianmas STIK Lemdiklat Polri. Dia akan digantikan oleh Kombes Mokhmad Ngajib yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolrestabes Palembang. IPW Sebut Brigjen Pipit Rismanto Tak Akan Mampu Tangani Kasus Tamban Ilegal Menanggapi hal tersebut, Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar mencopot Pipit dari jabatannya. [caption id="attachment_520262" align="alignnone" width="699"] Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso (Foto:MI/Aswan)[/caption] Sugeng menilai bahwa Pipit takkan mampu menangani kasus tambang ilegal di Sulteng karena memiliki rekam jejak hitam di kasus serupa. "Menurut saya, Dirtipidter harus diganti. Karena dia berwenang dalam mengurus kasus seperti ini,” ujar Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso dalam diskusi di Jakarta, Jumat (10/2). Bantahan Brigjen Pipit Rismanto Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Pipit Rismanto menolak semua tudingan atas dirinya perihal dua dokumen Propam dan laporan Tempo tersebut. Ia menampik seraya berargumen ad hominem, di mana saat dirinya menangkap Ismail Bolong, hal itu diartikan bahwa dirinya tak terlibat dalam sengkarut kasus tambang ilegal. "Simak baik-baik ya, saya lah yang memerintahkan penangkapan Ismail Bolong. Sudah terklarifikasi lama sekali. Sekarang saya yang sidik Ismail Bolong. Bagaimana cerita bisa dibolak-balik, saya pikir Anda adalah orang yang ketinggalan berita," kata, Minggu (12/2). #Brigjen Pipit Jadi Kapolda Kalbar#

Topik:

IPW Tambang ilegal Mutasi polri Ismail Bolong ISESS

Brigjen Pipit Jadi Kapolda Kalbar, Kasus Tambang Ilegal Gimana?

Berita Sebelumnya

Mahfud MD Bongkar Modus Koruptor Cuci Uang Haram, Diamankan di Singapura

Berita Selanjutnya

Mahfud Sebut Hati Sri Mulyani Hancur dan Menangis Pasca Temuan Transaksi Rp 349 Triliun

Berita Terkait

Daftar Perusahaan Diduga Terlibat Kasus Tambang Ilegal di Kaltim, Diusut Kejagung Tak Kunjung Ada Tersangka!

Data Izin Tambang Berbeda, JATAM Bongkar Mufakat Jahat ESDM dan KKP!

Prabowo Sebut Tambang Ilegal di Babel Sudah 20 Tahun, Negara Rugi Rp 800 T

Ahmad Hidayat Residivis Korupsi Kembali Tersangka, Tersandung Penggelapan Boedel Pailit

Anak Kapolri Bekingi Tambang Ilegal di Malut?

PT Pilar Putra Mahakam dan Petro Energy Korban Mafia Pailit: Pelaku Manfaatkan Celah Voting PKPU

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K