Bawaslu Resmi Buka Pendaftaran Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu, Ayo Daftarkan Kampus Kalian!

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 10 Juli 2023 16:52 WIB
Jakarta, MI - Bawaslu resmi membuka pendaftaran Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu ke-III Tahun 2023. Kompetisi Debat tersebut bertujuan untuk menyebarluaskan isu-isu dan permasalahan hukum kepemiluan kepada masyarakat, khususnya civitas academica. Melalui kompetisi yang dilaksanakan, Bawaslu mengharapkan peserta debat menawarkan pemikiran serta kebaharuan gagasan yang dapat diaplikasikan. "Sehingga, Bawaslu bisa menciptakan strategi baru dalam penyelesaian persoalan hukum pada tahapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024," kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi, Puadi saat konferensi pers di Media Center Bawaslu RI, Senin (10/7). Pembukaan pendaftaran secara resmi berdasarkan timeline yang telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum dalam pengumuman di website resmi Bawaslu dan pedoman pelaksanaan kompetisi debat yang telah dipublikasi. "Hari ini, 10 Juli 2023, secara resmi telah dibuka proses pendaftaran sampai dengan tanggal 21 Juli 2023 bagi seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia, khususnya yang memiliki fakultas hukum, fakultas syariah, dan fakultas ilmu politik dan ilmu sosial untuk berpartisipasi dalam kompetisi debat penegakan hukum keIII tahun 2023," terangnya. [caption id="attachment_553222" align="alignnone" width="300"] Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi, Puadi saat konferensi pers di Media Center Bawaslu RI, Senin (10/7). (Foto: Humas Bawaslu/MI)[/caption] Periode waktu pendaftaran yang relatif panjang tersebut, diharapkan mampu mengakomodir kebutuhan calon regu debat perguruan tinggi untuk dapat mempersiapkan syarat-syarat yang harus terpenuhi secara lengkap dan benar. Berkenaan dengan persyaratan pendaftaran, pihak Perguruan Tinggi dapat melihat secara langsung di website atau media sosial resmi Bawaslu. Selanjutya, seluruh mekanisme pendaftaran dilakukan secara online. Bawaslu melalui Ketua Panitia Kompetisi Debat telah mempersiapkan platform untuk memudahkan calon regu debat Perguruan Tinggi untuk mendaftar. "Sehingga diharapkan hal ini dapat memudahkan mahasiswa untuk melakukan proses pendaftaran dari daerahnya masingmasing. Kemudian, pendaftaran ini tentunya tanpa dipungut biaya apapun," pungkasnya. (ABP)     #Bawaslu Resmi Buka Pendaftaran Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu

Topik:

Bawaslu Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu

Berita Sebelumnya

Kejagung Bakal Periksa Mantan Caleg Demokrat Don Adam Terkait Korupsi BTS Kominfo

Berita Selanjutnya

Catat! Ini Jadwal Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu ke-3 yang Digelar Bawaslu RI

Berita Terkait

Nasional
Anggota Bawaslu RI, Puadi (Foto: Dok MI)

Bawaslu Setuju Dengan Putusan MK Pisah Pemilu Nasional-Daerah

29 Juni 2025 12:43 WIB

Ragam
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menggelar acara Tasyakuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 di ruang pertemuan lantai 5 Gedung Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2025) (Foto: MI/Jiani)

HUT ke-17, Bawaslu Konsisten Jaga Demokrasi Bangsa

15 April 2025 17:22 WIB

Nasional
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beberkan PSU saat Raker dengan Komisi II DPR. (Foto: Rizal)

DPR Pastikan Anggaran PSU Pilkada 2024 di 24 Daerah, KPU Wajib Jalankan Putusan MK

10 Maret 2025 16:08 WIB

Nasional
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja (Foto: Dok MI)

Kekurangan Dana, Bawaslu Butuh Rp 90 Miliar Untuk Pengawasan PSU

10 Maret 2025 13:30 WIB

Politik
DKPP memberhentikan Hasyim Asy'ari dari jabatan Ketua KPU RI lantaran terbukti bersalah dalam perkara dugaan tindak asusila terhadap salah seorang PPLN untuk wilayah Eropa. Hasyim merupakan teradu atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 90/PKE-DKPP/V/2024. Pembacaan putusan perkara itu digelar di ruang Sidang DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2024). (Foto: Dok MI/Aswan)

Soroti 24 Daerah PSU Pilkada 2024, DPR Minta DKPP Periksa Aduan ke KPU dan Bawaslu

27 Februari 2025 20:25 WIB

Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf (Foto: Dok MI/Ant)

24 Daerah PSU Pilkada 2024, DPR Nilai KPU dan Bawaslu Sengaja Lalai hingga Negara Tekor Rp 1 Triliun

27 Februari 2025 20:07 WIB