Tahun Depan, Pemerintah akan Hapus PPDB Jalur Zonasi

Jakarta, MI - Penerimaan peserta didik baru (PPDB) menjadi polemik. Oleh karena itu, pemerintah mempertimbangkan menghapus jalur zonasi dalam penerimaan siswa baru tahun ajaran 2024 mendatang. Hal itu disampaikan Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani usai bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta pada Rabu (9/8). Kepada Jokowi, Muzani menyampaikan bahwa kebijakan PPDB telah menimbulkan masalah baru. "Sistem PPDB membuat sekolah yang tidak unggul menjadi semakin tidak unggul.Kami tadi menyampaikan tentang kebijakan PPDB, penerimaan peserta didik baru yang di banyak tempat menimbulkan problem baru," ujar Sekjen Partai Gerindra itu. Kata Muzani, yang terjadi selama ini justru sekolah unggul makin unggul, yang tidak unggul tetap tidak unggul. Persoalan PPDB ini hampir terjadi di semua provinsi. Bahkan, kata Muzani, PPDB bahkan ada menimbulkan ketidakadilan di sejumlah tempat. Presiden menanggapi bahwa ini memang menjadi catatan bagi pemerintah. "Nyatanya memang sungguh luhur, maksudnya mulia, maksud baik dari diselenggarakannya PPDB ini ternyata belum terjadi. Bahkan terjadi persoalan-persoalan hampir di semua provinsi,” tuturnya. Atas panyampaian aspirasi tersebut, demikian Muzani, Jokowi mempertimbangkan untuk menghapus sistem zonasi PPDB tahun depan. Seperti apa nanti Presiden memutuskan, intinya adalah Gerindra ingin agar kebijakan ini dievaluasi dan disempurnakan. "Karena PPDB ini maksudnya baik, tapi hasilnya masih jauh dari harapan. Artinya perlu penyempurnaan dalam pelaksanaan teknisnya, sehingga tidak menimbulkan masalah-masalah seperti sebelumnya," tandasnya. [Lin] #PPDB #PPDB Zonasi tahun depan dihapus #PPDB Zalur Zonasi