Korupsi Merajalela, Rakyat Banyak Miskin, Megawati: Bubarkan Saja KPK!

Rekha Anstarida
Rekha Anstarida
Diperbarui 23 Agustus 2023 07:49 WIB
Jakarta, MI - Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Megawati Soekarnoputri mengaku sempat meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Megawati menilai KPK tidak efektif dalam memberantas korupsi. "Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, udah deh bubarin aja KPK itu Pak, jadi menurut saya nggak efektif," kata Megawati dalam Acara BPIP di Jakarta Selatan, Senin (21/8). Megawati mengatakan, hingga saat ini korupsi masih merajalela sementara rakyat masih hidup dalam kemiskinan. "Hayo kalian pergi lah ke bawah, lihat noh rakyat yang masih miskin, ngapain kamu korupsi? Akhirnya masuk penjara juga," kata Megawati. Menurut Megawati, persoalan saat ini adalah penegakan hukum di Indonesia yang kurang tegas kepada para koruptor. Sehingga kurang memberikan efek jera. "Bohong kalau nggak kelihatan. Persoalannya penegak hukumnya, mau tidak menjalankan hukum di Indonesia ini yang sudah kita buat. Itu persoalannya," ujarnya. Megawati pun menceritakan bahwa dirinya pernah menangani polemik 300 ribuan kredit macet saat masih menjabat sebagai Presiden RI. Kemudian, KPK yang dibuatnya pada waktu itu seperti mempertanyakan dan dirasa tidak percaya dengan cara Megawati menangani polemik tersebut. "Katanya mana mungkin kredit macet itu digugat, malak pengusaha-pengusaha ini, saya kira KPK sini dong buktinya kalau saya malak, ini dunia modern, saya mau naruh uangnya dimana? emangnya di karung?," singgung Megawati menutup.

Topik:

KPK Megawati

Berita Sebelumnya

Gugatan Soal Capres-Cawapres Pelanggar HAM Dilarang Ikut Pilpres Sulit Dikabulkan MK

Berita Selanjutnya

Bawaslu Tunggu Pengajuan Sengketa dari Bacaleg

Berita Terkait

Hukum
Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin), Sahat Manaor Panggabean menyampaikan paparan strategis dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IV DPR-RI. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPR-RI, Siti Hediati ini guna membahas isu aktual dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun 2026.

Eks Kasubag Kementan Abdul Hafidh Disebut Terseret di Kasus SYL, Kepala Barantin Teruskan ke Biro Hukum

2 jam yang lalu

Hukum
Satori (kiri) dan Heri Gunawan (kanan) (Foto: Kolase MI)

Tenang Saja! KPK Tetap Jebloskan Satori dan Heri Gunawan ke Tahanan, Setelah...

3 jam yang lalu

Hukum
DPRD Ogan Komering Ulu (Foto: Dok MI)

Terlibat Korupsi Dana Pokir, Anggota DPRD OKU Fraksi PPP, Hanura dan PDIP Dipecat!

3 jam yang lalu

Hukum
PT Aneka Tambang (Antam) Tbk. (Foto: Dok MI)

Korupsi Anoda Logam Kembali Digas KPK, Pejabat Antam Langsung "Digarap"

5 jam yang lalu

Hukum
PT Aneka Tambang (Antam) Tbk (Foto: Dok MI)

KPK Periksa Eks dan Pegawai Antam terkait Korupsi Anoda Logam antara Antam dan Loco Montrado

5 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI)

KPK Cecar Pejabat Kemnaker Terkait Penggunanan Uang Hasil Pemerasan Izin TKA

5 jam yang lalu