Jakarta, MI — Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menegaskan program transmigrasi terbukti mampu mengubah daerah terpencil menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Bukti keberhasilan itu kini membuat banyak kepala daerah berlomba mengajukan pembukaan kawasan transmigrasi baru.
Dalam podcast di Jakarta, 21 Mei 2026, Viva Yoga mengungkapkan sedikitnya 61 bupati telah mengajukan proposal pembukaan kawasan transmigrasi di wilayah mereka.
“Ada 61 proposal yang diajukan para bupati untuk membuka kawasan baru transmigrasi di daerahnya yang masih luas dan minim penduduk,” ujar Viva Yoga.
Viva Yoga menekankan transmigrasi berbeda dengan urbanisasi. Menurutnya, urbanisasi yang tidak dibarengi keterampilan dan lapangan kerja justru memicu masalah sosial seperti pengangguran, kemiskinan, hingga kriminalitas di perkotaan.
Sebaliknya, transmigrasi dijalankan pemerintah secara terencana. Masyarakat yang dipindahkan diberikan rumah, lahan, pelatihan kerja, hingga jaminan hidup selama satu sampai satu setengah tahun.
“Sebelum ditempatkan di satuan pemukiman, mereka dilatih lebih dahulu sehingga mampu mengolah lahan yang diberikan,” katanya.
Ia menegaskan program yang dijalankan sejak 1950 itu telah terbukti membuka wilayah terisolasi menjadi kawasan produktif dengan aktivitas ekonomi yang terus berkembang.
“Dari aktivitas yang kecil hingga akhirnya menjadi kota. Jadi program ini mampu menciptakan kota-kota baru,” tegasnya.
Menurut Viva Yoga, dampak transmigrasi sudah terlihat nyata di berbagai wilayah Indonesia. Program tersebut tercatat telah melahirkan 1.567 desa, 466 kecamatan, 116 kabupaten, dan tiga provinsi baru.
“Desa hingga kabupaten dan provinsi akan bertambah bila kawasan baru yang diajukan bupati direalisasi,” ujarnya.
Ia juga menepis anggapan bahwa transmigrasi hanya diperuntukkan bagi petani. Saat ini, kawasan transmigrasi dikembangkan secara tematik sesuai potensi unggulan daerah masing-masing.
Di Jambi misalnya, kawasan transmigrasi berkembang dengan komoditas sawit, sementara di Musi Banyuasin fokus pada padi. Adapun di North Gorontalo Regency unggul pada kelapa, sedangkan di Central Sulawesi berkembang komoditas kakao, durian, dan cokelat.
Viva Yoga menjelaskan tingginya minat daerah membuka kawasan transmigrasi juga dipengaruhi perubahan paradigma kebijakan. Jika pada era Orde Baru program bersifat sentralistik atau top down, kini pemerintah daerah memiliki kewenangan menentukan kebutuhan transmigrasi di wilayahnya.
“Pemerintah daerah yang menentukan ada tidaknya transmigrasi di wilayahnya,” kata mantan anggota DPR RI itu.
Melihat besarnya dukungan daerah, Viva Yoga optimistis transmigrasi akan terus menjadi instrumen penting pembangunan nasional sekaligus penggerak ekonomi daerah.
“Dengan fakta demikian, saya berharap Kementerian Transmigrasi ke depannya tidak digabung-gabungkan lagi dengan bidang lainnya,” pungkasnya.**
