KPK Kapan Dapat yang Gede?
Karikatur, MI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat daerah dan pihak swasta dalam beberapa kasus suap proyek.
Teranyar, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Penetapan status hukum tersebut berkaitan dengan dugaan praktik suap dalam pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Selasa (10/3/2026).
Dalam operasi tersebut, dua pejabat daerah ikut terseret, yakni Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dan Wakil Bupati Hendri Praja. Selain keduanya, beberapa pihak lain dari unsur aparatur sipil negara (ASN) serta kalangan swasta juga turut diamankan oleh tim penyidik KPK.
Namun, di tengah maraknya penangkapan tersebut, kritik publik kembali menguat: KPK dinilai lebih sering menangani perkara korupsi skala kecil dibanding membongkar kasus besar yang melibatkan aktor kuat dan kerugian negara triliunan rupiah.
Kritik tersebut bukan tanpa alasan. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai temuan lembaga audit negara maupun laporan investigasi mengungkap potensi kerugian negara yang sangat besar di sejumlah proyek strategis, sektor energi, infrastruktur, hingga pengelolaan BUMN. Namun tidak semua temuan tersebut berujung pada proses hukum yang jelas.
Di sisi lain, KPK selalu menegaskan bahwa setiap kasus korupsi memiliki proses penyelidikan dan pembuktian yang berbeda. Lembaga tersebut juga menyatakan tetap berkomitmen menindak siapa pun yang terlibat korupsi tanpa pandang bulu.
Meski demikian, pertanyaan publik tetap menggantung: jika yang kecil saja bisa ditangkap dengan cepat melalui OTT, kapan giliran para pelaku korupsi kelas kakap yang menyeret kerugian negara hingga triliunan rupiah dibongkar secara terang benderang?
Perdebatan ini menunjukkan satu hal penting—kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi sangat bergantung pada keberanian penegak hukum menindak pelaku besar, bukan hanya mereka yang berada di lapisan bawah.
Jika tidak, kritik akan terus muncul: KPK dianggap rajin menangkap ikan kecil, sementara ikan besar masih bebas berenang. (gec/wan)
