Jakarta, MI - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan pemerintah daerah agar meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau 2026 yang diperkirakan lebih kering dari biasanya.
Peringatan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penanganan Persampahan serta Mitigasi Dampak Kemarau Panjang di wilayah Jawa Barat yang digelar di Mabes TNI Angkatan Darat.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menyampaikan langsung imbauan itu dalam rapat yang dipimpin oleh Maruli Simanjuntak dan dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi serta jajaran Forkopimda.
BMKG sebelumnya telah memprediksi adanya potensi fenomena El Nino pada 2026 sejak Maret lalu. Prediksi tersebut diperkuat rilis World Meteorological Organization (WMO) pada Juni.
"Kami telah menyampaikan sejak bulan Maret bahwa tahun ini akan terjadi fenomena El Nino. Kemudian pada tanggal 2 Juni kemarin, WMO juga telah merilis bahwa El Nino akan terjadi pada tahun 2026," kata Teuku Faisal.
Hingga akhir Mei 2026, BMKG mencatat indeks ENSO sudah berada di angka +1,0, yang menandakan kondisi El Nino mulai terbentuk. Sebanyak 28 persen wilayah Indonesia kini sudah memasuki musim kemarau, termasuk sebagian besar wilayah Jawa Barat yang diprediksi mengalami puncak kemarau pada Agustus hingga September.
"Sebagian wilayah seperti pesisir utara Jawa Barat sudah memasuki musim kemarau, sementara wilayah lain seperti Bogor memiliki karakteristik yang berbeda sehingga masih berpotensi mengalami hujan. Karena itu pemantauan perlu dilakukan secara spesifik berdasarkan zona musim," ungkap Teuku Faisal.
Menanggapi kondisi tersebut, jajaran TNI Angkatan Darat diminta untuk segera memetakan wilayah yang rawan kekeringan. Langkah mitigasi dipersiapkan melalui kelanjutan program penyediaan air bersih melalui pengeboran sumur di daerah terdampak.
"Kalau dulu kita punya data bencana, sekarang kita harus punya data antisipasi kemarau. Daerah mana saja yang selama ini terjadi kekeringan dan juga berdasarkan hasil penjelasan BMKG, daerah mana yang terancam kekeringan. Kira-kira apa yang harus kita lakukan," jelas Pemimpin Rapat, Maruli Simanjuntak.
Kekeringan saat musim kemarau memang masih menjadi persoalan rutin setiap tahun di sejumlah wilayah Jawa Barat. Karena itu, Pemprov Jawa Barat terus mendorong percepatan pembangunan jaringan air bersih guna mengatasi dampak kekeringan lingkungan.
"Kita memasuki bulan Juni yang sudah mulai kemarau. Menurut BMKG, puncaknya terjadi pada Agustus dan sampai September juga masih menjadi periode yang perlu diwaspadai. Pada masa itu ada beberapa wilayah di Jawa Barat yang sudah menjadi langganan mengalami kesulitan air bersih dan kondisi lingkungan yang berdebu," tutur Peserta Rapat, Dedi Mulyadi.
Untuk mendukung pemantauan cuaca yang lebih akurat, Pemprov Jawa Barat juga telah memberikan dukungan pengadaan radar cuaca yang terintegrasi dengan sistem BMKG. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat sistem peringatan dini cuaca bagi masyarakat.
