Anggota Komisi VII DPR RI Tolak Pembentukan Dewan Pengarah BRIN

  • Whatsapp
dewan-pengarah-brin
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto [Foto-cdn.law-justice]

Monitorindonesia.com – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menolak pembentukan Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang akan dijabat ex-officio oleh Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Mulyanto menolak pembentukan dewan pengarah BRIN karena dinilai tidak tepat. Menurutnya tidak ada dasar hukum pembentukan Dewan Pengarah secara de-jure.

“Tidak ada dasar hukum posisi Dewan Pengarah dalam struktur organisasi BRIN termasuk dalam UU No. 11/2019 tentang Sistem Nasional Iptek (Sisnas Iptek). Memang ada dalam RUU HIP. Tapi ini kan baru RUU dan itu pun sudah didrop dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas),” jelas Mulyanto, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (1/5/2021).

Secara substansial Mulyanto menegaskan, BRIN tidak membutuhkan Dewan Pengarah dalam menjalankan tugasnya, apalagi yang bersifat ideologis dari BPIP.

“Saya pribadi tidak setuju BRIN memiliki dewan pengarah dari BPIP. Logikanya kurang masuk akal. Kalau dicari-cari mungkin saja ada hubungan antara haluan ideologi Pancasila dengan riset dan inovasi. Namun hubungan itu terlalu mengada-ada dan memaksakan diri,” Tegas Muliyanto.

“Sebaiknya lembaga litbang ini tidak dipolitisasi. BRIN adalah lembaga ilmiah biar bekerja dengan dasar-dasar ilmiah objektif, rasional dengan indikator out come yang terukur. Jangan dibebani dengan tugas-tugas ideologis,” tambahnya.

Sesmen Kemenristek era Presiden SBY ini dapat merasakan kegelisahan para pihak terkait wacana politisasi Ristek yang sedang terjadi.

“Tugas BRIN yang ada sudah berat, sebagaimana yang diamanatkan dalam UU. No. 11/2019 tentang Sisnas Iptek, yakni melaksanakan litbangjirap (penelitian-pengembangan-pengkajian dan penerapan) iptek yang terintegrasi dari invensi sampai inovasi,” kata Mulyanto.

Sesuai UU di Indonesia hanya dikenal 3 bentuk lembaga pemerintahan yakni Lembaga Pemerintah Kementerian (LPK), Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dan Lembaga Non Struktur (LNS).

“Kalau BRIN ditegaskan sebagai LPNK, maka Kepala BRIN adalah Jabatan Pimpinan Tingkat Utama (JPTU), yang harus ditetapkan mengikuti mekanisme open biding. Namun sayangnya kemarin langsung ditunjuk dan dilantik oleh Presiden tanpa melalui proses open biding.” tandas Mulyanto.

Mulyanto minta Pemerintah segera memperjelas bentuk organisasi BRIN apakah akan dikategorikan sebagai LPNK atau LNS. Karena di dalam Perpres No. 74/2019 tentang BRIN tidak secara eksplisit disebutkan BRIN sebagai LPNK.

Pos terkait