Dewas Indriyanto Bela Habis-Habisan Ketua KPK, MAKI: Blunder

  • Whatsapp
Dewas Indriyanto Bela Habis-Habisan Ketua KPK, MAKI: Blunder
Bonyamin Saiman, Koordonator MAKI .

Monitorindonesia.com – Anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK Indriyanto Seno Adji menilai penonaktifan 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) sudah melalui prosedur hukum yang wajar.

Menanggapi hal itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) MAKI Boyamin Saiman menilai apa yang disampaikan Indriyanto Seno Adji sebuah keblunderan. Sepatutnya berdasarkan Indriyanto berkomentar atas keputusan bersama Dewas KPK.

Bacaan Lainnya

“Saya melihat Dewan Pengawas, khususnya Pak Senoadji, itu kebablasan dan blunder. Karena apakah yang disampaikan dia itu berdasarkan, pertama, sudah rapat pimpinan Dewas Pengawas KPK? Artinya seluruhnya lima orang termasuk Pak Harjono, Pak Tumpak, Bu Albertina, dan juga Pak Syamsuddin Haris. Kalau belum, itu justru sangat salah,” ujar Boyamin dalam pesan suara yang diterima, Kamis (13/5/2021).

Menurut Boyamin, Dewas KPK berfungsi menerima pengaduan dari siapa saja termaik dari masyarakat maupun dari pegawai KPK yang dinonaktifkan. Apa lagi, kata Boyamin, berdasarkan putusan dari Mahkamah Konstitusi, Dewas KPK bersifat lebih mengarah kepada etik dan perbaikan untuk mengaudit kinerja KPK.

Mestinya, kata Boyamin, Dewas lebih pada posisi pasif, seperti penegak hukum yang ketika ada korupsi, menerima laporan. Namun, kini Dewas justru lebih jauh dari itu, bukan sekadar penegak hukum yang bisa mencari kasus sendiri di masyarakat misalnya kasus korupsi.

“Dewas ini sifatnya adalah kolektif kolegial kalau kemudian ada sistem pelaporan kepada Dewan Pengawas baru bisa memberikan statemen,” ujarnya.

Boyamin mengatakan Dewas KPK melakukan pengawasan terhadap seluruh insan KPK. Boyamin mengatakan tidak bisa Indriyanto Seno Adji kemudian dalam tanda kutip seperti membela pimpinan.

Indriyanto Seno Adji menurut Boyamin merupakan seorang ahli pidana. Boyamin menilai Indriyanto kurang pas jika bicara tentang prosedural administratif.

“Jadi inilah yang sebenernya konteksnya saya lihat posisi ini apa yang disampaikan Pak Indriyanto Seno Adji itu blunder dan kebablasan. Saya berharap itu diralat dan kemudian menunggu jika nanti ada pengaduan, selama tidak ada pengaduan pasif saja, enggak bisa melakukan pembenaran terhadap tindakan pimpinan,” tandasnya.[Lin]

Pos terkait