Digitalisasi UMKM, Darmadi: Harus Berbasis Prinsip Ekonomi Kerakyatan

  • Whatsapp
Digitalisasi UMKM, Darmadi: Harus Berbasis Prinsip Ekonomi Kerakyatan
Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto [net]

Monitorindonesia.com – Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) mendorong adanya digital start-up. Hal tersebut diperlukan agar terlahir unicorn maupun decacorn lebih banyak lagi.

Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto menilai, dorongan tersebut mestinya berlandaskan pada spirit konstitusi.

Bacaan Lainnya

“Bukan spirit untung rugi. Apa spirit konstitusi? Spirit yang berbasis pada ekonomi kerakyatan. Jika yang di dorong digitalisasi untuk UMKM kelas menengah ke atas, gak fair itu,” kata Darmadi, Kamis (15/4/2021).

Padahal, kata Darmadi, dari 64,7 juta UMKM yang ada 97% masih kelas mikro.

“Itu artinya Menkominfo hanya memperhatikan UMKM yang 3% alias UMKM yang ditopang berbagai fasilitas termasuk fasilitas teknologi. Menkominfo harusnya mengkaji dari teori utilitarianism dari pemikiran Jeremy Bentham yaitu The Greatest Happiness Of The Greatest Number. Dalam teori itu menekankan soal memberikan kebahagiaan yang lebih besar kepada jumlah yang lebih banyak bukan sebaliknya. Reorientasi pemikiran Keminfo harus dirubah. Menkominfo itu, sebaiknya lakukan kajian secara matang,” jelasnya.

Selain itu, kata dia, jika dilihat dari sisi kesiapan ke arah digitalisasi, banyak yang belum siap UMKM ini.UMKM terutama yang mikro harus dibela dan diproteksi mengingat daya saing juga sangat rendah dan sangat fragile (rapuh).

“UMKM kelas menengah ke atas mereka infrastrukturnya memadai sedangkan UMKM yang mayoritas masih belum cukup. Dimana prinsip keadilan ekonomi kalau begitu?” Jelas Politikus PDIP itu.

Menurutnya, Pemerintah harusnya fokus pada berbagai persoalan mendasar yang kerap jadi kendala UMKM pada umumnya.

“Pemerintah gencarkan pelatihan usaha misalnya karena banyak UMKM kita yang belum kompetitif. Negara harus hadir pada persoalan-persoalan dibawah bukan hadir pada UMKM UMKM yang basis modal, infrastruktur (perangkat teknologinya) sudah memadai,” tegasnya.

Yang jelas, kata dia, pada prakteknya selama ini, banyak bisnis UMKM ditelan unicorn maupun decacorn.

“Jadi ironi jika Menkominfo justru memfasilitasi mereka. Unicorn banyak menjual produk-produk import ketimbang lokal.Jadi kalau yang tambah maju unicorn maka tidak ada gunanya buat ekonomi Indonesia dan tidak mencerminkan prinsip ekonomi kerakyatan, ekonomi pemerataan,” pungkasnya.[bng]

Pos terkait