Dikaitkan dengan Kasus Asabri, Perusahaan JBU Tolak Disita Asetnya

  • Whatsapp
Dikaitkan dengan Kasus Asabri, Perusahaan JBU Tolak Disita Asetnya
Gedung PT. Asabri (Persero)

Monitorindonesia.com – PT. Jelajah Bahari Utama (JBU), sebuah perusahaan dibidang transportasi laut, menolak penyitaan aset kapal yang dilakukan oleh Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung), karena diduga perusahaan tersebut adalah milik tersangka kasus PT. Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri), Heru Hidayat. Melalui kuasa hukumnya Haris Azhar, pihak PT JBU menyatakan penolakannya atas penyitaan dan rencana lelang sejumlah kapal milik perusahaannya oleh Kejagung.

“Kami sudah melayangkan surat penolakan atas penyitaan aset perusahaan klien kepada Jaksa Agung, Jampidsus dan Kepala Pusat Pemulihan Aset, karena faktanya aset yang disita adalah milik PT. Jelajah Bahari Utama yang murni berasal dari modal perusahaan dan keuntungan bisnis. Mengingat aset itu bukanlah milik Heru Hidayat (tersangka korupsi PT. Asabri-red), dan bukan juga aset milik PT. Asabri,” kata Haris dalam keterangan tertulisnya, Selasa (27/4/2021).

Dijelaskan Heris, bahwa status dari barang-barang tersebut adalah sedang dijaminkan kepada pihak bank, sehingga penyitaan oleh penyidik Kejaksaan Agung mengakibatkan banyak pihak yang dirugikan. Terlebih menurutnya, aset-aset tersebut masih bisa dikelola dengan baik oleh perusahaan, dan dipastikan pengelolaannya tidak akan mengganggu jalannya proses hukum yang sedang berlangsung.

“Jadi, kejaksaan sebenarnya tak perlu merisaukan biaya perawatan atas aset-aset itu. Sebab jika aset perusahaan disita, yang sangat dirugikan saat ini adalah para karyawan,” tegasnya.

Saat ini saja, lanjut mantan Koordinator KontraS dan aktivis HAM itu, penghasilan perusahaan turun drastis dan tidak adanya kepastian hukum kapan mereka bisa bekerja kembali.

“Kerugian atas disitanya aset perusahaan jelas memperburuk kondisi perekomian para karyawan yang sudah sangat tertekan karena pandemi,” ungkapnya.

Menurut Haris, pihaknya tetap menghormati proses hukum yang terjadi pada kasus PT Asabri. Namun juga sebaliknya, jangan sampai penegakan hukum dapat menghancurkan kepentingan masyarakat.

“Aset-aset yang masuk dalam daftar lelang termasuk ke dalam aset yang produktif yang terkait dengan mata pencaharian sejumlah tenaga kerja, pelelangan justru akan mematikan keberlangsungan roda ekonomi para karyawan dan masyarakat setempat,” tehgasnya lagi.

Oleh karenanya Haris meminta Jaksa Agung ST. Burhanudin untuk mengingatkan, agar para penyidik lebih berhati-hati melakukan penyitaan, terutama terkait data perolehan aset.

”Patut digarisbawahi, segala bentuk penyitaan pasti terkait erat dengan hak azasi manusia, dan bila ada hak rakyat negeri ini yang terenggut oleh kesewenangan aparat, maka saya yang akan berdiri di garis paling depan,” tandasnya. (Ery)

Pos terkait