Dirjen PPKL-KLHK, Karliansyah: Pengelolaan Lingkungan Perlu Basis Data

  • Whatsapp
Dirjen PPKL-KLHK, Karliansyah: Pengelolaan Lingkungan Perlu Basis Data
Dirjen PPKL, RM Karliansyah, kiri dan Menteri LHK Siti Nurbaya di Rakernis Ditjen PPKL di Jakarta, Selasa (30/3/2021).

Monitorindonesia.com – Pengelolaan lingkungan memerlukan basis data yang kuat. Selain sebagai dasar pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan, juga diperlukan untuk menggerakan partisipasi para pemangku kepentingan.

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Dirjen PPKL) Kementerian LHK, R Karlianayah dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Ditjen PPLL-KLHK dengan tema “Indek Kualitas Lingkungan Hidup untuk Indonesia Maju” di Jakarta, Selasa (30/3/2021).

Rakeris yang dibuka Menteri LHK Siti Nurbaya tersebut, dalam rangka konsolidasi program dan langkah kerja lapangan untuk agenda tahun 2021, yang disebut  sebagai tahun ujian bagi jajaran Kementerian LHK dalam hal penanganan masalah-masalah lingkungan hidup.

Dalam Rakernis Ditjen PPKL ini hadir sejumlah  tokoh antara laian mantan Menteri Lungkungan (Menteri LH), Sarwono Kusumaatmadja, Porf Azwar Maas,  Rusdian Lubis,  Peni Susanti, dan Dirut  Dirut Pupuk,  Bakir Pasaman.

Melanjutkan sambutannya, Karliansyah mengatakan, dengan arahan dan bimbimbang Menteri LHK sejak tahun 2015, pembangunan infrastruktur pemantauan menjadi prioritas Ditjen PPKL

“Pada periode awal kita fokus pada pemantauan  kualitas lingkungan, yang dilakukan melalui Air Quality Monitoring System (AQMS) untuk memantau kualitas udara dan Online Monitoring (onlimo) untuk memantau kualitas air sungai,” ujarnya.

Karliansyah mengakui kalau piihaknya belajar dari kegagalan sistem lama yang sangat tergantung kepada para penyedia peralatan yang berada di luar negeri. Jika system mengalami kerusakan perlu waktu berbulan bulan untuk memperbaikinya, dan bahkan servernya pun disimpan di luar negeri.

“Oleh sebab itu kita mengutamakan karya anak bangsa dan memiliki kandungan produk dalam negeri yang tinggi. Sebenarnya kita menguasai teknologi sensor ini namun karena tidak ada pasar maka tidak ada investasi yang berarti untuk jenis usaha penyediaan sistem pemantauan ini,” tambahnya.

Dengan kebijakan pembangunan infrastruktur, sambung dia, pemantauan mulai bermunculan perusahaan perusahaan yang mampu menyediakan layanan pemantauan kualitas lingkungan.

Lebih lanjut Karliansyah mengatakan, pada tahun 2024 berdasarkan RPJM kita harus membangun 114 unit AQMS dan 579 unit Onlimo. Saat ini telah dibangun 38 AQMS dan 40 Onlimo, masih perlu banyak stasiun pemantauan yang perlu dibangun.

“Oleh sebab itu kami mengusulkan kepada Bappenas untuk tetap membuka menu DAK untuk pembangunan onlimo, meskipun berdasarkan evaluasi tidak banyak pemerintah daerah yang bersedia memanfaatkan fasilitas ini,” sebutnya.

Karlianayah mengatakan kalau juga telah berkoordinasi dengan LKPP untuk membuat kontrak pengadaan data pemantauan, sedangkan sistem pemantauan dibangun dan dioperasikan oleh swasta. Untuk itu, pihaknya sedang menjajagi berapa jumlah stasiun pemantauan serta jangka waktu  kontrak yang ekonomis bagi dunia usaha untuk membuka investasi dibidang ini.

Menurut Karliansyah eluang usaha juga sudah mulai berkembang untuk sistem pemantauan di tingkat industri. Sejak ditetapkan kewajiban untuk memantau tinggi muka air di titik penaatan ekosistem gambut mulai banyak perusahaan yang memanfaatkan peluang usaha ini.

“Dua tahun terakhir sistem ini kita kembangkan untuk pemantauan emisi di cerobong industri melalui Sistem Informasi Pemantauan Emisi Industri Kontinyu (SISPEK) dan Sistem Pemantauan Kualitas Air Limbah Secara Terus Menerus dan Dalam Jaringan (SPARING),” katanya.

Selain bermanfaat untuk memantau kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan, sistem ini juga disiapkan untuk mengantisipasi pelaksanaan mekanisme perdagangan emisi dan alokasi beban pencemaran air yang merupakan amanah dari Peraturan Pemerintah No 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Kami berharap basis data yang dikumpulkan dalam beberapa tahun mendatang sudah dapat digunakan sebagai basis data penetapan kuota perdagangan emisi dan beban pencemaran air,” tutup Karliansyah.

Sebelumnya dalam sambutan pembukaan, Menteri LHK, Siti Nurbaya melihat peluang besar untuk menerapkan model kolaborasi dalam menyelesaikan wicked problems pencemaran, kerusakan lingkungan dan perubahan iklim. Masalah lingkungan yang juga dikenal sebagai disarticulated state, yaitu persoalan yang tidak terdifinisikandengan jelas, karena didasarkan pada pendekatan tradisional dengan menggunakan pendekatan batas administrasi, geografis dan kewenangan, yang tidak dapat membatasi pencemarandan kerusakan lingkungan.

“Oleh sebab itu, perlu kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan untuk menyelesaikan masalah tersebut,” ujar Menteri Siti Nurbaya. (Ery)

Pos terkait