Dishub DKI : ASN dan Pegawai Swasta Cukup Bawa Surat Tugas Dari Kantor, Tanpa SIKM

  • Whatsapp
Pemprov DKI Sediakan TransJakarta Gratis
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo.[Drajat/MI]

Monitorindonesia.com – Pemprov DKI Jakarta memberlakukan SIKM (surat izin keluar masuk) bagi warga yang ingin melakukan perjalanan antar daerah.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, pemberlakuan SIKM agar segera dipublikasikan setalah Keputusan Gubernur disahkan oleh Gubernur DKI Anies Baswedan pada pekan depan.

Bacaan Lainnya

“Kami akan sosialisasikan masif tentu melalui rekan-rekan media juga, media sosial dan kanal-kanal Pemprov DKI,” ucap dia.

Syafrin melanjutkan dari empat kategori SIKM, ASN dan karyawan swasta cukup memiliki surat tugas dari tempat masing-masing sebagai pengganti SIKM. “Sementara bagi pekerja sektor informal dan masyarakat umum harus mengurus SIKM sebelum melakukan perjalanan,” tandasnya.

Diketahui ada empat kategori SIKM yang ditetapkan oleh pemerintah pusat pada saat periode larangan mudik 2021.
Kategori tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 yang dikeluarkan Satgas Penanganan Covid-19, yaitu:
1. pegawai instansi pemerintahan/Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), prajurit TNI dan anggota Polri melampirkan surat izin tertulis dari pejabat setingkat Eselon II yang dilengkapi tandatangan basah/tandatangan elektronik pejabat serta identitas diri calon pelaku perjalanan;

2. Bagi pegawai swasta melampirkan surat izin tertulis dari pimpinan perusahaan yang dilengkapi tandatangan basah/tandatangan elektronik pimpinan perusahaan serta identitas diri calon pelaku perjalanan;

3. Bagi pekerja sektor informal melampirkan surat izin tertulis dari Kepala Desa/Lurah yang dilengkapi tandatangan basah/tandatangan elektronik Kepala Desa/Lurah serta identitas diri calon pelaku perjalanan;

4. Bagi masyarakat umum nonpekerja melampirkan surat izin tertulis dari Kepala Desa/Lurah yang dilengkapi tandatangan basah/tandatangan elektronik Kepala Desa/Lurah serta identitas diri calon pelaku perjalanan. (Zat)

Pos terkait