Implikasi UU Ciptaker, Begini Saran DPD RI Agar Revisi Perda Tata Ruang Cepat Kelar

  • Whatsapp
dpd ri-agar-revisi-perda-tata-ruang-cepat-kelar
Jimly Asshiddiqie [Foto-dkpp]

Monitorindonesia.com – Anggota DPD RI Jimly Asshiddiqie mendorong DPRD DKI Jakarta agar secepatnya menyelesaikan revisi Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR-PZ).

Mengingat ada perombakan besar yang perlu dilakukan seluruh pemerintah daerah di tingkat Provinsi Kabupaten/Kota setelah lahirnya Undang Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Implikasi dari lahirnya UU Ciptaker banyak sekali. Saya lihat terdapat permasalahan dalam pembahasan revisi Perda Tata Ruang,” kata Jimly di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (4/5/2021).

Padahal menurut Jimly, berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diamanatkan kewenangan penentuan RDTR-PZ dapat diatur melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Sehingga, ia menyarankan agar Bapemperda DPRD DKI bisa menginventarisir pembahasan yang bersifat aturan turunan Undang-Undang dan juga aturan pendukung yang diperlukan dalam UU Cipta Kerja.

“Antara Pergub dan Perda, daripada menunggu lebih baik jalankan. Dua-duanya bisa diatur asalkan jangan melanggar undang-undang dan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi. Jadi biar saja dua-duanya dilaksanakan toh nanti bila ada konflik norma sudah ada mekanisme sehingga bisa diselesaikan di pengadilan,” tandas Anggota DPD RI itu.

Wakil Ketua Bampemperda DPRD DKI Dedi Supriadi mengapresiasi masukan dari DPD RI terutama yang berkaitan dengan pembahasan revisi Perda Tata Ruang dimana hal-hal yang sifatnya delegatif seperti Pergub harus segera disiapkan.

“Ini memang membuat kegamangan kita berkurang. Dari mauskan tadi, point’ nya harus melakukan langkah-langkah antisipatif seperti menyiapkan Pergub terkait tata ruang untuk bisa tercantum dalam Perda nantinya dan tidak bertentangan dengan asas hukum lainnya,” urai dia. (Zat)

Pos terkait