DPD Susun Pertimbangan Atas RUU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Reina Laura

Diperbarui 30 September 2021 22:33 WIB

DPD Susun Pertimbangan Atas RUU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Monitorindonesia.com - Komite IV DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Kamis (30/9/2021). Tujuan kunjungan kerja yang dipimpin langsung Ketua Komite IV DPD RI Sukriyanto tersebut dalam rangka berbagi pandangan dari semua pihak dalam mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan untuk Kepentingan dan Kesejahteraan Daerah. Hadir pada kegiatan kunjungan kerja Ketua Komite IV Sukiryanto selaku beserta Wakil Ketua dan Anggota Komite IV DPD RI, dan di terima oleh Asisten Administrasi Nasam. Selain itu, tampak hadir juga Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Sumedang Didi Kurdi Salkasaputra, Kepala BAPPENDA serta Kepala BPKAD Kabupaten Sumedang. Saat menyampaikan pengantarnya, Ketua Komite IV DPD menyampaikan beberapa output yang diharapkan dari kunjungan kerja yang dilaksanakan, untuk memperoleh gambaran mengenai sejauh mana masyarakat daerah peduli terhadap perpajakan yang ada di Indonesia, dan memperoleh gambaran mengenai pandangan masyarakat daerah khususnya para pelaku usaha terhadap RUU KUP. "Selain itu, kami ingin memperoleh informasi secara jelas mengenai pertumbuhan penerimaan perpajakan di Jawa Barat khususnya di Kab.Sumedang, dan yang terakhir kami ingin mengetahui informasi secara komprehensif mengenai berbagai permasalahan dan kendala dalam pencapaian target perpajakan," paparnya. Dalam kesempatan tersebut, Asisten Administrasi Nasam menyampaikan, esensi dari pembahasan yang dilakukan bersama unsur DPD RI saat itu yakni terkait perpajakan, dimana terdapat beberapa sektor perpajakan yang memerlukan adanya revisi pada UU sehingga bagi daerah nanti ada manfaat atau ada timbal balik yang didapatkan. Dijelaskan Nasam, karena daerah yang memungut, tentu saja nantinya akan ada bagi hasil dari pemerintah pusat berupa bagi hasil pajak yang bisa lebih baik lagi. "Tadi juga dibahas mengenai Pajak PBB Sektor PPPK yang selama ini dikelola oleh pemerintah pusat, dan DPD memberikan usulan agar Sektor PPPK ini bisa dikelola oleh daerah sehingga nanti akan lebih banyak manfaat yang dirasakan oleh daerah," pungkasnya. Disisi lain Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Sumedang Didi Kurdi Salkasaputra menyampaikan beberapa masukan yang diharapkan bisa menjadi bahan pembahasan di Komite IV DPD RI. Ada beberapa point yang diharapkan bisa menjadi pembahasan di Komite IV DPD RI. Pertama untuk kedepannya di undang-undang pajak daerah itu ada pemberian pendelegasian kewenganan daerah dalam memperoleh pajak dari tempat hiburan seperti tempat wisata. Kedua, mengenai pajak UMKM diharapkan bisa menjadi pemasukan bagi pajak di daerah dengan mempertimbangakn batasan - batasan yang jelas untuk mengaturnya. “Terakhir mengenai pajak dari iklan di media baik di stasiun televisi maupun radio. Alangkah baiknya pajak iklan di media ini di akomodir pajak dari media mana yang masuk ke pusat dan pajak dari media mana yang bisa masuk ke daerah," pungkasnya. (Ery)

Topik:

DPD

DPD Susun Pertimbangan Atas RUU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Berita Sebelumnya

DPD RI Berduka Sabam Sirait Wafat

Berita Selanjutnya

BKSP DPD RI Bicarakan Agenda Rencana Aksi Kemitraan Strategis Indonesia dan Australia

Berita Terkait

Dorong Bubarkan DPD, Pengamat: Jelas "Kelaminnya", "Mandul" Fungsinya!

Dana Transfer Daerah Dinilai Terlalu Kecil, Senator AWK Desak Prabowo Perbaiki RAPBN 2026

FPP TNI Kirimkan Surat Usulan Pemakzulan Gibran ke DPR-MPR RI

DPD Minta Modal Koperasi Desa Merah Putih Tak Ganggu APBD

Apa Kabar Dugaan Suap Pemilihan Pimpinan DPD RI?

Dugaan Reses Ilegal, KPK Didesak Periksa Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K