Konsep Awal RUU Perubahan UU Pemerintah Aceh Jauh dari Harapan

Nicolas
Nicolas
Diperbarui 5 November 2021 01:56 WIB
Monitorindonesia.com - Konsep awal RUU Perubahan UU Pemerintah Aceh dinilai masih jauh dari harapan rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI ternyata belum memiliki draf terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Undang-Undang Pemerintah Aceh. Meskipun masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2019-2024, namun konsep RUU Perubahan UUPA ternyata masih ditahap pembentukan Panitia Kerja (Panja) penyusunan naskah akademik di Badan Keahlian DPR RI. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjend) DPR RI, Indra Iskandar, dalam surat balasannya kepada senator DPD RI asal Aceh, HM Fadhil Rahmi Lc MA, tertanggal 25 Oktober 2021 lalu. Kemudian, hasil penelusuran di situs pusat perancangan undang-undangan Badan Keahlian DPR RI diketahui, bahwa konsep awal RUU Perubahan UUPA hanya memasukan beberapa item terkait hasil putusan Mahkamah Konsitusi (MK) seperti syarat calon kepala dan wakil kepala daerah, terutama usia dan mantan terpidana yang maju sebagai calon. Konsep awal ini dinilai masih jauh dari harapan besar masyarakat Aceh yang ingin agar RUU Perubahan UUPA menyempurnakan segala kekurangan yang ada dalam UUPA selama ini. “Harusnya RUU Perubahan UUPA menjadi penyempurna segala kekurangan yang terjadi selama ini,” ujar Senator DPD RI asal Aceh yang akrab disapa Syech Fadhil ini. “Minimal yang dibahas di Helsinki itu tertampung dalam RUU Perubahan UUPA. Ada kejelasan dan status yang jelas terkait sejumlah kewenangan Aceh yang selama ini masih mengambang, seperti kelanjutan Otsus, Badan Pertanahan Aceh, pengelolaan Migas, integrasi pajak dan zakat serta kewenangan lainnya.” “Demikian juga soal pasal-pasal yang mengharuskan konsultasi dalam setiap kebijakan pusat terkait Aceh. Poin ini harus diperjelas. Jika hanya memasukan beberapa keputusan MK seperti usia dan mantan terpidana yang maju sebagai calon kepala daerah, maka RUU Perubahan UUPA tak banyak mengalami perbedaan dengan yang sebelumnya,” katanya. Syech Fadhil berharap draf RUU Perubahan UUPA harus mampu menjawab keinginan seluruh masyarakat di Aceh. Oleh karena itu, dia berharap eksekutif dan legislatif di Aceh untuk segera membuat naskah akademik RUU Perubahan UUPA versi Aceh untuk ditawarkan dan menjadi bergaining dengan DPR RI. Sehingga apa yang kita harapkan bisa tertampung nantinya. Tak hanya eksekutif dan legislative, pihak akademisi di Aceh juga bisa melakukan hal yang sama sehingga draf akhir bisa mewakili aspirasi Aceh. Jangan sampai telat gerak, dah dibahas di DPR baru sibuk, ” tandasnya.[Lin]

Topik:

DPD RI Aceh RUU Pemerintahan Aceh Fadhil Rahmi

Berita Sebelumnya

UU Desa Direvisi, Majelis Perdamaian Desa Dibentuk

Berita Selanjutnya

Raja IX Denpasar Minta DPD Koreksi Sistem Politik dan Demokrasi Bangsa

Berita Terkait

Ekonomi
Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Foto: Ist)

Gubernur Aceh Ajukan 2.101 Sumur Minyak Rakyat untuk Legalisasi ke ESDM

7 Oktober 2025 18:03 WIB

Ekonomi
Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Foto: Repro)

Gubernur Aceh Mualem Protes ke Menkeu Purbaya: Dana Daerah Dipangkas 25 Persen

7 Oktober 2025 17:25 WIB

Nasional
Mirah Midadan Fahmi (Dok. MI)

MotoGP Mandalika 2025, Momentum NTB Perkuat Citra Pariwisata Dunia

29 September 2025 14:17 WIB

Politik
Fernando Emas (Foto: Dok MI)

Dorong Bubarkan DPD, Pengamat: Jelas "Kelaminnya", "Mandul" Fungsinya!

26 September 2025 11:43 WIB

Nasional
Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma. (Dok.MI)

Dana Otsus 2026 Tetap Utuh, Filep Dorong Percepatan Penyerapan di Papua

3 September 2025 15:53 WIB

Nusantara
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Hasby Yusuf (Foto: MI/Jainal Adaran)

DPD RI Desak Presiden Bebaskan Warga Haltim yang Ditahan karena Protes Tambang

24 Juni 2025 18:07 WIB