Raja dan Sultan Nusantara Harus Terlibat dalam Agenda Bangsa

Adelio Pratama

Diperbarui 7 November 2021 07:15 WIB

Raja dan Sultan Nusantara Harus Terlibat dalam Agenda Bangsa

Tabanan, Monitorindonesia.com – Kerajaan, kesultanan, dan entitas civil society lainnya di nusantara harus dilibatkan dalam menentukan arah perjalanan bangsa. Penegasan tersebut disampaikan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, saat berkunjung ke Puri Agung Tabanan, Bali, Sabtu (6/11/2021). “Kerajaan dan kesultanan nusantara berjasa besar dalam proses lahirnya bangsa dan negara ini. Sumbangsih dan dukungan mereka sangat konkret. Tetapi, sekarang mereka terpinggirkan. Justru partai politik yang datang belakangan dalam bangsa ini yang menguasai sistem tata negara kita,” jelasnya. Menurut LaNyalla, hal menjadi salah satu alasan wacana Amandemen Konstitusi ke-5 yang oleh DPD RI dipandang sebagai momentum untuk melakukan koreksi demi Indonesia yang lebih baik. “Amandemen Konstitusi ke-5 salah satunya bertujuan agar nonpartisan mempunyai hak setara dengan partai politik. Selain itu juga agar civil society yang ikut dalam proses pendirian bangsa ini diberikan tempat dan posisi yang tepat,” jelasnya. Sejak Amandemen Konstitusi 4 tahap yang terjadi di tahun 1999 hingga 2002, wajah dan arah bangsa ini hanya ditentukan oleh partai politik. Ditambahkan LaNyalla, parpol menjadi satu-satunya instrumen untuk mengusung calon pemimpin bangsa. Melalui fraksi di DPR RI bersama pemerintah, parpol memutuskan undang-undang yang mengikat seluruh warga bangsa. “Sebelum dilakukan Amandemen, UUD 1945 naskah asli memberi ruang kepada utusan daerah dan utusan golongan dengan porsi yang sama dengan anggota DPR RI yang merupakan representasi partai politik,” jelas Senator asal Jawa Timur itu. Setelah Amandemen, dilanjutkan LaNyalla, utusan golongan dihapus, utusan daerah diubah menjadi DPD RI, tetapi dengan kewenangan yang berbeda dengan utusan daerah. DPD RI sebagai wakil daerah hanya bisa mengusulkan rancangan undang-undang dan membahas di fase pertama di Badan Legislasi. Sedangkan pemutus untuk mengesahkan adalah DPR bersama pemerintah. “DPD juga tidak bisa mengusulkan pasangan capres dan cawapres dari jalur non-partai politik. Padahal, publik melalui sejumlah survei menghendaki ada calon pemimpin nasional dari unsur nonpartai politik,” ungkapnya. LaNyalla yakin resonansi yang terus disuarakan oleh DPD RI terkait posisi kerajaan dan kesultanan nusantara, serta entitas civil society lainnya akan terus menggema dan menggugah kesadaran publik. “Termasuk kesadaran pemerintah dan bangsa Indonesia. Karena hanya bangsa yang besar, yang mampu menghargai sejarah kelahirannya,” tuturnya. Turut mendampingi LaNyalla sejumlah Senator, di antaranya Bambang Santoso dan Anak Agung Gde Agung (Bali), Ahmad Bastian (Lampung), Fachrul Razi (Aceh), Andi Muh Ihsan (Sulsel), Erlinawati (Kalbar), Andi Nirwana (Sultra), Ahmad Kanedi (Bengkulu), Angelius Wake Kako (NTT). Turut mendampingi Sekjend DPD RI Rahman Hadi, Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifuddin, Deputi Administrasi DPD RI Lalu Niqman Zahir, Ketua Harian MAKN Eddy S Whirabumi, Sekjen MAKN Raden Ayu Yani Wage Sulistyowati Koeswodidjoyo dan Ketua Pokja Kerajaan Nusantara Yurisman Star.

Topik:

DPD lanyalla amandemen Raja Sultan

Raja dan Sultan Nusantara Harus Terlibat dalam Agenda Bangsa

Berita Sebelumnya

Raja IX Denpasar Minta DPD Koreksi Sistem Politik dan Demokrasi Bangsa

Berita Selanjutnya

DPD Serap Aspirasi Pelaku Pariwisata, Pertanian, dan UMKM Bali

Berita Terkait

Menyoal Dugaan Keterlibatan Abdul Halim, La Nyalla, dan Khofifah di Suap Dana Hibah Jatim

Dorong Bubarkan DPD, Pengamat: Jelas "Kelaminnya", "Mandul" Fungsinya!

Dana Transfer Daerah Dinilai Terlalu Kecil, Senator AWK Desak Prabowo Perbaiki RAPBN 2026

FPP TNI Kirimkan Surat Usulan Pemakzulan Gibran ke DPR-MPR RI

DPD Minta Modal Koperasi Desa Merah Putih Tak Ganggu APBD

Apa Kabar Dugaan Suap Pemilihan Pimpinan DPD RI?

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K