Audiensi dengan LaNyalla, GMPRI Dukung Presidential Threshold Nol Persen
![Adelio Pratama](https://monitorindonesia.com/storage/media/user/avatar/qm83HmrPQy3Utzf9SSKYUb2Q38qQ5ztwWXIBX93T.jpg )
Adelio Pratama
Diperbarui
14 Februari 2022 21:04 WIB
![Audiensi dengan LaNyalla, GMPRI Dukung Presidential Threshold Nol Persen](https://monitorindonesia.com/2021/10/IMG-20210901-WA0095.jpg)
Monitorindonesia.com - Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia (GMPRI) mendukung perjuangan DPD RI mengganti presidential threshold (PT) 20 persen menjadi nol. Dukungan disampaikan saat bertemu Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, di ruang delegasi, Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (14/2/2022).
Ketua Umum GMPRI Raja Agung Nusantara didampingi Aldari Gita Purwadi (Waketum), Burhanudin Handi (Waketum), A Yasin Jaelani (Wasekjen), Nabila Putri (Bendahara) dan Busfi Arusagara (Ketum DPD GMPRI DKI Jakarta).
"Kami secara tegas menyatakan siap berkolaborasi dengan DPD RI dalam perjuangan menjadikan presidential threshold 0 persen," ujar Raja Agung Nusantara.
Dilanjutkan, PT 0 persen harus didukung penuh supaya demokrasi benar-benar berada di tangan rakyat. "Agar demokrasi tidak dikangkangi partai politik, oleh oligarki ataupun siapa saja yang punya uang," katanya.
LaNyalla yang didampingi Staf Khusus Ketua DPD RI Togar M Nero, berterima kasih atas dukungan tersebut. Pada intinya DPD RI memang ingin meninjau ulang demokrasi saat ini.
"Yang diyakini oleh teman teman GMPRI sudah benar. Yang harus dilakukan sekarang adalah action. Banyak kalangan yang sudah mengajukan gugatan UU Pemilu. Itu yang harus dilakukan," ucap dia.
Namun LaNyalla mengingatkan bahwa perjuangan DPD RI dalam menghapus Presidential Threshold 20 persen bukan semata untuk kepentingan DPD RI, Ketua maupun anggota DPD RI. Tetapi untuk kepentingan bangsa.
"Ini jangan dilihat sebagai kepentingan pribadi atau lembaga DPD RI saja. PT nol persen ini demi kepentingan nasional. Demi generasi kita, agar mereka nanti bisa muncul menjadi pemimpin tanpa dibatasi, tanpa harus dari parpol," tukasnya.
(*)
Topik:
DPDBerita Sebelumnya
Berita Terkait
Nasional
![DPD RI Minta Pemerintah dan TNI-Polri Segera Selesaikan Konflik Papua Anggota DPD RI asal Papua Barat, Filep Wamafma (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/anggota-dpd-ri-filep.webp)
DPD RI Minta Pemerintah dan TNI-Polri Segera Selesaikan Konflik Papua
5 Juli 2024 13:30 WIB
Ekonomi
![Anggota DPD dan DPR RI Dorong BPK Segera Audit BP Tangguh dan SKK Migas Anggota DPD RI asal Papua Barat, Filep Wamafma (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/filep.webp)
Anggota DPD dan DPR RI Dorong BPK Segera Audit BP Tangguh dan SKK Migas
3 Juli 2024 22:50 WIB