Komite I DPD RI Menerima Aspirasi dari Elemen Perwakilan Masyarakat Papua

Surya Feri
Surya Feri
Diperbarui 15 Februari 2022 14:30 WIB
Monitorindonesia.com – Implementasi atas revisi UU Otsus Papua menjadi salah satu isu yang bergulir cepat belakangan ini, terutama terkait dengan adanya rencana pemerintah untuk melakukan pemekaran daerah provinsi Papua menjadi 3 provinsi baru yaitu Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan Tengah. Oleh sebab itu, Komite I DPD meninjau secara langsung kesiapan pemekaran ini dengan melakukan Rapat Kerja Bersama Pemerintah Provinsi (pemprov) Papua dan elemen-elemen perwakilan masyarakat Papua. Dalam rapat tersebut mengemuka beberapa aspirasi substansial terkait pemekaran provinsi Papua dan pelaksanaan Otsus pada umumnya. Antara lain, bahwa pemekaran daerah seharusnya lebih diprioritaskan pada tingkat kabupaten dan bukan provinsi. Untuk pemekaran provinsi, sebaiknya tidak dilakukan secara terburu-buru. Perlu dipastikan terlebih dahulu kesiapan secara sosial kultural, sumber daya manusia (ketersediaan ASN), infrastruktur dan sebagainya. Kemudian, pemekaran kabupaten tersebut harus benar-benar memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi Orang Asli Papua (OAP). Selain itu, di luar masalah pemekaran, yang tak kalah pentingnya juga yaitu mengenai ketersediaan anggaran pendidikan pasca pemberlakuan UU Otsus Papua yang berdampak pada munculnya potensi putus studi sekitar 4000 peserta didik Papua di luar negeri. Demikianlah beberapa poin yang mengemuka dan menjadi perhatian khusus para Senator Indonesia. Rapat Kerja Komite I DPD RI dengan Pemprov Papua dan perwakilan masyarakat Papua dilakukan di Kantor Gubernur Papua di Kota Jayapura (14/02). Rapat diselenggarakan secara tatap muka dan dipimpin oleh Fernando Sinaga (Wakil Ketua II), didampingi oleh Ahmad Bastian (Wakil Ketua III) serta dihadiri oleh sejumlah anggota Komite I, antara lain; Eny Sumarni (Jabar); Otopipanus P. Tebay (Papua); Ahmad Sukisman Azmy (NTB); Maria Goreti (Kalbar); Muhammad Nuh (Sumut); Hilmy Muhammad (DIY); dan Hudarni Rani (Babel). Sedangkan dari Pemprov Papua diwakili oleh Sekretaris Daerah beserta jajaran. Selain itu, hadir juga Ketua DPRP, Ketua MRP, Kapolda, Kajati, jajaran TNI dan tokoh-tokoh masyarakat. Dalam sambutannya, Senator Fernando Sinaga menekankan perlunya sinergi dan komunikasi yang berkelanjutan dengan pimpinan daerah Provinsi Papua dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi. Rapat Kerja ini berakhir pada pukul 14.00 WIT dan sebagai tindaklanjutnya Komite I akan segera mengundang beberapa kementerian terkait seperti Kemendagri, Kemenkeu dan Kemenpan RB untuk duduk bersama mencari solusi dari permasalahan-permasalahan di atas.

Topik:

DPD RI Komite I Komite I DPD RI

Berita Sebelumnya

Komite II DPD RI Lakukan Kunker DIM RUU Energi ke Provinsi Aceh

Berita Selanjutnya

Rombongan DPD Tinjau Proyek Pembangunan Bandara Tampa Padang Sulawesi Barat

Berita Terkait

Nasional
Mirah Midadan Fahmi (Dok. MI)

MotoGP Mandalika 2025, Momentum NTB Perkuat Citra Pariwisata Dunia

29 September 2025 14:17 WIB

Politik
Fernando Emas (Foto: Dok MI)

Dorong Bubarkan DPD, Pengamat: Jelas "Kelaminnya", "Mandul" Fungsinya!

26 September 2025 11:43 WIB

Nasional
Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma. (Dok.MI)

Dana Otsus 2026 Tetap Utuh, Filep Dorong Percepatan Penyerapan di Papua

3 September 2025 15:53 WIB

Nusantara
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Hasby Yusuf (Foto: MI/Jainal Adaran)

DPD RI Desak Presiden Bebaskan Warga Haltim yang Ditahan karena Protes Tambang

24 Juni 2025 18:07 WIB

Nasional
Pelantikan Irjen Mohammad Iqbal sebagai Sekjen DPD RI (Foto: Ist)

Irjen Mohammad Iqbal Resmi Jadi Sekjen DPD RI

19 Mei 2025 15:06 WIB

DPD
Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung (Dok.MI)

Hari Buruh 2025: Tamsil Linrung Tegaskan Komitmen DPD RI Bela Hak Pekerja

28 April 2025 17:13 WIB