Ambang Batas Calon Presiden Mengkebiri Hak Politik Warga Negara

Nicolas

Diperbarui 16 Februari 2022 13:57 WIB

Ambang Batas Calon Presiden Mengkebiri Hak Politik Warga Negara

Jakarta, Monitorindonesia.com - Ketua Kelompok DPD di MPR, Tamsil Linrung mengatakan, ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang hanya dapat diusulkan oleh partai politik dan gabungan partai politik merupakan salah satu bentuk degradasi atas hak individu warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan maju menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden dari jalur ndependen. Hal itu disampaikan Tamsil Linrung saat memberikan Keynote Speech pada Dialog Publik Wacana Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 1945 di Auditorium FISIP UIN Syarif Hidayatullah, Tangerang, Rabu (16/2/2022). "Ketentuan Ambang Batas Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 telah menodai prinsip-prinsip demokrasi khususnya terkait dengan hak berpolitik bagi warga negara," ujar Tamsil. Senator asal Sulawesi Selatan menjelaskan bahwa negara yang sudah menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, pelaksanaan sistem pemilihan baik itu pemilihan terhadap anggota lembaga perwakilan ataupun pemilihan pemimpin nasional haruslah memberi ruang bagi setiap individu warga negara. Kondisi ini diperparah dengan hadirnya Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 pasal 222 yang membatasi alternatif pilihan capres-cawapres yang akan maju di Pemilu, utamanya calon perseorangan. "Adanya pembatasan terhadap pencalonan Presiden dan calon Wakil Presiden yang dilakukan melalui ambang batas juga merupakan salah satu bentuk pengkerdilan nilai-nilai demokrasi," katanya. Oleh karena itu, Tamsil menilai, wacana perubahan kelima terhadap UUD NRI Tahun 1945 perlu memuat materi yang berkaitan dengan penataan pelaksanaan demokrasi yang lebih substantif dengan memberikan ruang bagi terpenuhinya hak-hak warga negara dalam pencalonan Presiden dan calon Wakil Presiden dari unsur independen. Senada hal itu Prof. Dr. Ali Munhanif, Dekan FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengatakan bahwa gagasan amandemen UUD 1945 saat ini merupakan momentum yang tepat. "Presidential threshold (ambang batas) seharusnya tidak diperlukan lagi jika sistem bikameral berjalan dengan efektif," ujarnya. Di akhir dialog, semua narasumber dan peserta sepakat agar Presidential Threshold dihilangkan dalam ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu karena bertentangan dengan UUD dan menodai prinsip kedaulatan rakyat. Hadir dalam kesempatan itu Pimpinan Kelompok DPD di MPR dan civitas akademika fakultas ilmu sosial dan ilmu politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.[Lin]

Topik:

DPD Ambang Batas Tamsil Linrung

Ambang Batas Calon Presiden Mengkebiri Hak Politik Warga Negara

Berita Sebelumnya

Perkumpulan Pendekar Pencak Silat Indonesia Siap Bersinergi dengan DPD

Berita Selanjutnya

Ketua DPD RI: Rencana Aksi Pengentasan Kemiskinan Harus Konkret dan Fokus

Berita Terkait

Dorong Bubarkan DPD, Pengamat: Jelas "Kelaminnya", "Mandul" Fungsinya!

Dana Transfer Daerah Dinilai Terlalu Kecil, Senator AWK Desak Prabowo Perbaiki RAPBN 2026

FPP TNI Kirimkan Surat Usulan Pemakzulan Gibran ke DPR-MPR RI

DPD Minta Modal Koperasi Desa Merah Putih Tak Ganggu APBD

Apa Kabar Dugaan Suap Pemilihan Pimpinan DPD RI?

Dugaan Reses Ilegal, KPK Didesak Periksa Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K