Kalangan Milenial Jangan Tergiur Kekayaan Instan dari Aplikasi Trading

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 28 Februari 2022 21:31 WIB
Monitorindonesia.com - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI La Nyalla Mahmud Mattalitti mengingatkan kalangan milenial seluruh anak muda tidak tergiur dengan kekayaan instan yang ditawarkan aplikasi trading online seperti Binomo. "Saya hanya ingin ingatkan, terutama bagi anak-anak muda, menjadi kaya itu melalui proses dan tidak ada yang instan. Semuanya perlu kerja keras," kata Nyalla, di Jakarta, Senin (28/2/2022). Hal itu disampaikan La Nyalla dalam menanggapi aksi penipuan berkedok trading binary option, yang dinyatakan ilegal dan telah diblokir Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Kasus trading binary option tersebut menyeret youtuber Indra Kesuma atau Indra Kenz sebagai tersangka kasus investasi bodong berkedok aplikasi Binomo. Indra Kenz terancam dimiskinkan karena terjerat pasal berlapis terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU), penipuan, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman hukuman penjara 20 tahun. Oleh karena itu, La Nyalla meminta seluruh anak muda Indonesia untuk tidak mudah tergiur iming-iming keuntungan dari aplikasi trading online yang dijanjikan para influencer serta iklan. "Kita harus waspada dengan janji dan iming-iming yang menggiurkan, karena buktinya aplikasi trading online itu sudah banyak memakan korban. Banyak anak muda tertipu ratusan juta dan bahkan ada yang frustrasi," ucapnya. Dia juga mengimbau para anak muda untuk tidak ikut mempromosikan trading dengan keuntungan yang besar dan berlipat-lipat. "Trading ini masih ilegal dan siapa yang terlibat, yang memasarkan dan lain-lain akan ikut terbawa dalam kasus hukum. Jadi sebaiknya berhati-hati. Jangan tergiur," tegasnya. Terhadap anak muda dan masyarakat yang ingin bermain trading, dia menyarankan untuk selalu memeriksa kebenaran penyelenggara layanan tersebut di instansi terkait, seperti Bappebti dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Sebelum melakukan investasi atau semacam trading, sebaiknya melakukan pengecekan atas legalitas pelaku usaha melalui website Bappebti atau mungkin bisa juga di OJK," tuturnya. Dia juga meminta Polri, Bappebti, OJK, dan berbagai instansi terkait untuk bekerja sama dalam melakukan pengawasan terhadap platform atau aplikasi serupa. "Aparat penegak hukum, Bappebti, dan OJK agar menindak tegas oknum-oknum yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat untuk memperkaya diri mereka. Di sisi lain masyarakat perlu ditingkatkan edukasinya soal perdagangan berjangka komoditi ini," ujarnya. Pada tahun 2021 Bappebti telah melalukan pemblokiran terhadap 1.191 domain entitas investasi ilegal di bidang perdagangan berjangka komoditi, sedangkan khusus binary option sebanyak 92 domain. [*]

Topik:

DPD

Berita Sebelumnya

LaNyalla: Rakyat Masih Diam, Tapi Kalau Kelewatan Bisa Revolusi Sosial

Berita Selanjutnya

Pencuri di Situs Srigading dan Pamotan Dikabarkan Meninggal secara Misterius

Berita Terkait

Politik
Fernando Emas (Foto: Dok MI)

Dorong Bubarkan DPD, Pengamat: Jelas "Kelaminnya", "Mandul" Fungsinya!

26 September 2025 11:43 WIB

Ekonomi
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Angelius Wake Kako (AWK) (Foto: Istimewa)

Dana Transfer Daerah Dinilai Terlalu Kecil, Senator AWK Desak Prabowo Perbaiki RAPBN 2026

21 Agustus 2025 12:25 WIB

Politik
Gedung DPR RI (Foto: Dok.MI)

FPP TNI Kirimkan Surat Usulan Pemakzulan Gibran ke DPR-MPR RI

3 Juni 2025 16:09 WIB

Politik
Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ahmad Nawardi (Foto: Ist)

DPD Minta Modal Koperasi Desa Merah Putih Tak Ganggu APBD

8 Mei 2025 19:48 WIB

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok MI/Aswan)

Apa Kabar Dugaan Suap Pemilihan Pimpinan DPD RI?

23 April 2025 10:29 WIB

Hukum
Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin (Foto: Dok MI)

Dugaan Reses Ilegal, KPK Didesak Periksa Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin

6 April 2025 13:05 WIB