Penerima Kompensasi Proyek Strategis Nasional Perlu Cermat Kelola Keuangan

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 5 Maret 2022 16:26 WIB
Monitorindonesia.com - Lembaga keuangan diminta memberi edukasi cara mengelola keuangan kepada masyarakat penerima ganti rugi Proyek Strategis Nasional (PSN). Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyampaikan hal ini menanggapi komitmen pemerintah yang ingin mempercepat pembayaran ganti rugi warga Desa Wadas, terkait proyek pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. "Selain mengingatkan masyarakat agar mengelola uang kompensasi dengan baik, saya juga minta kepada lembaga keuangan atau perbankan untuk memberikan pendampingan dan edukasi pengelolaan sistem keuangan. Tujuannya supaya para penerima ganti rugi dapat menggunakan dananya untuk hal-hal yang bermanfaat ke depan," ucap LaNyalla, Sabtu (5/3/2022). Terkait dinamika sosial di Wadas, LaNyalla meminta pemerintah tidak melakukan langkah yang kontroversial lagi. "Komitmen pemerintah, pembayaran ganti rugi selesai sebelum Lebaran tahun 2022. Ya sudah, itu kita kawal bersama agar tepat dan tidak menuai permasalahan lainnya," tegasnya. LaNyalla yang sedang reses di Jawa Timur, menyampaikan pentingnya sosialisasi dan komunikasi dari Pemerintah kepada masyarakat. Langkah itu sebagai bentuk mitigasi sosial dan mitigasi konflik ke depan. "Di sini perlunya disampaikan secara transparan besaran ganti rugi, kemudian segera bayarkan. Sehingga menghindari adanya mafia atau calo-calo yang bermain karena merekalah yang terkadang membuat keruh suasana," paparnya. Seluruh elemen masyarakat, juga media diminta LaNyalla turut mengawasi proses dan mekanisme tersebut. Media dituntut bersikap independen dalam memberikan informasi sehingga masyarakat menerima informasi yang akurat. "Kita berharap proyek nasional di manapun semuanya berjalan dengan kondusif dan tidak ada masalah hukum di kemudian hari," ujarnya. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN), sebanyak 163 bidang tanah masyarakat sudah selesai proses pengukuran. Mereka akan menerima pembayaran ganti rugi sebelum lebaran. Sebanyak 136 bidang tanah lainnya sedang proses pemenuhan persyaratan. Sementara itu setidaknya masih ada 176 bidang tanah di Desa Wadas yang proses pembebasannya masih terhambat masalah hukum. (*)

Topik:

DPD desa wadas bendungan bener

Berita Sebelumnya

LaNyalla Turut Berduka Atas Kepergian Hero Tito, Berharap Muncul Petinju Muda

Berita Selanjutnya

Bertemu Kreator TikTok Husain Basyaiban, Ketua DPD Dorong Milenial Melek Politik

Berita Terkait

Politik
Fernando Emas (Foto: Dok MI)

Dorong Bubarkan DPD, Pengamat: Jelas "Kelaminnya", "Mandul" Fungsinya!

26 September 2025 11:43 WIB

Ekonomi
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Angelius Wake Kako (AWK) (Foto: Istimewa)

Dana Transfer Daerah Dinilai Terlalu Kecil, Senator AWK Desak Prabowo Perbaiki RAPBN 2026

21 Agustus 2025 12:25 WIB

Politik
Gedung DPR RI (Foto: Dok.MI)

FPP TNI Kirimkan Surat Usulan Pemakzulan Gibran ke DPR-MPR RI

3 Juni 2025 16:09 WIB

Politik
Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ahmad Nawardi (Foto: Ist)

DPD Minta Modal Koperasi Desa Merah Putih Tak Ganggu APBD

8 Mei 2025 19:48 WIB

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok MI/Aswan)

Apa Kabar Dugaan Suap Pemilihan Pimpinan DPD RI?

23 April 2025 10:29 WIB

Hukum
Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin (Foto: Dok MI)

Dugaan Reses Ilegal, KPK Didesak Periksa Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin

6 April 2025 13:05 WIB