DPR Bilang, Revisi UU ASN Penting dan Mendesak

  • Whatsapp
DPR Bilang, Revisi UU ASN Penting dan Mendesak
Forum Legislasi tentang "Poin Penting Revisi UU ASN" bersama Wakil Baleg DPR RI Ibnu Muktazam, anggota Komisi II DPR F-PAN Guspardi Gaus, dan Ketua Umum DPN Korpri yang juga Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh di Media Center Gedung Nusantara IIII di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/4/2021).

Monitorindonesia.com – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ibnu Multazam menilai, Revisi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) itu penting dan mendesak. Sayangnya, meski pemerintah sudah kirim amanah presiden (Ampres), namun tanpa dilengkapi dengan daftar inventarisasi masalah (DIM). Karena itu, DPR tak bisa melanjutkan pembahasan.

“Jadi, posisi RUU ASN inisiatif DPR saat ini menggantung. Mau dibahas tak ada DIM-nya, maka mau dilanjutkan atau dikembalikan pada pemerintah? DIM nya mesti ada. Itu prosedurnya,” kata Ibnu berbicara dalam Forum Legislasi tentang “Poin Penting Revisi UU ASN” bersama anggota Komisi II DPR FPAN Guspardi Gaus, dan Ketua Umum DPN Korpri yang juga Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh di Media Center Gedung Nusantara IIII di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/4/2021).

Bacaan Lainnya

Padahal lanjut Ibnu, revisi UU ASN tersebut untuk menata ASN agar lebih profesional, efektif dan hemat angggaran dengan menghilangkan eselon 3 dan 4.

“Mereka ini banyak yang diangkat oleh gubernur dan bupati karena dalam pilkada jadi Timses. Ini tak boleh terjadi,” ujarnya.

Sementara itu, eselon satu itu secara struktural akan menjadi calon-calon pemimpin di Satuan Kerja (Satker) dengan IP tinggi dan kedudukannya akan tetap aman dan nyaman serta bebas dari politisasi pilkada maupun pilpres.

“Jadi revisi UU ASN ini penting. Baik untuk rekrutmen, pengahapusan eselon 3 dan 4 berikut penempatan berikutnya, dan menjadikan birokrasi yang profesional,” ungkapnya.

Hal yang sama disampaikan Guspardi, yang menilai bahwa pemerintah enggan atau kurang siap untuk revisi UU ASN tersebut. Kalau kondisinya seperti itu, lanjut dia, maka revisi itu tak akan jalan.

“Apalagi sekitar 20 kelembagaan sudah ditutup. Kita dukung rasionalisasi eselon 3 dan 4 untuk fungsionalisasi jabatan, tapi jangan sampai masa depannya mengkhawatirkan,” kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Jumlah ASN kini mencapai 4.000.121 orang, dan akan terima 750.000 ASN atau PPPK. Saya positif thingking saja bahwa revisi UU ASN ini penting, demikian Guspardi Gaus. (Ery)

Pos terkait