DPR dan Pemerintah Sepakat untuk Menunda Penerapan Sertifikat Tanah Elektronik

  • Whatsapp
DPR dan Pemerintah Sepakat untuk Menunda Penerapan Sertifikat Tanah Elektronik
Rapat di Komisi II DPR RI.

Monitorindonesia.com – Komisi II DPR RI dan Pemerintan, dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membuat kesepakatan untuk menunda penerapan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Tanah Elektronik.

Kesepakatan diambil dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/3/2021). Raker dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung.

Komisi II DPR dan Menteri ATR/BPN, menurut Doli, sepakat menunda pemberlakuan Permen tersebut, untuk segera melakukan evaluasi dan revisi terhadap ketentuan yang berpotensi menimbulkan permasalahan di masyarakat.

“Komisi II DPR mendesak Kementerian ATR/BPN untuk melakukan evaluasi dan penyelesaian terhadap seluruh Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pengelolaan yang tumpang tindih terutama dengan hak rakyat atas tanah. Yang tidak sesuai izin dan pemanfaatannya, yang tidak sesuai peruntukannya, serta yang terlantar dan tidak memberikan manfaat bagi kepentingan bangsa dan negara,” ujarnya.

Kemudian, Doli mengatakan, Komisi II DPR akan membentuk Panitia Kerja HGU, HGB dan HPL, Panitia Kerja Mafia Pertanahan dan Panitia Kerja Tata Ruang dalam mendorong pencegahan, pemberantasan dan penyelesaian praktik mafia pertanahan dan permasalahan penataan ruang di seluruh Indonesia.

Lebih lanjut, Doli menanyakan kepada seluruh anggota dewan dan mitra kerja yang hadir di dalam rapat terkait isi kesimpulan rapat kerja Komisi II DPR dengan Kementerian ATR/BPN RI.

“Apakah kesimpulan rapat hari ini dapat kita setujui?” tanya Doli. “Setuju,” jawab seluruh Anggota Komisi II DPR RI. (Ery)

Pos terkait