DPR Kritik Permen Pemindahan Aset BUMN ke LPI

  • Whatsapp
DPR Kritik Permen Pemindahan Aset BUMN ke LPI
Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto.

Jakarta, Monitorindonesia.com Menteri BUMN Erick Thohir baru saja menerbitkan aturan baru terkait penghapusbukuan dan pemindahtangankan aset BUMN ke Lembaga Pengelola Investasi (LPI).

Melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/03/2021 yang merupakan perubahan ketiga atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/2010. Dalam Permen ini, Menteri BUMN Erick Thohir merevisi aturan tentang Tatacara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap BUMN.

Bacaan Lainnya

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto mempertanyakan alasan mendasar dibalik terbitnya Permen tersebut.

Sebab menurutnya, jika dicermati secara utuh, dalih bahwa aset BUMN bisa dipindahtangankan ke LPI bisa debatable dari sisi yuridis maupun dari sisi konstitusionalitas.

“DPR akan check apakah sesuai dengan UU Ciptaker Permen tersebut. Apakah sesuai dengan prinsip Lex superior derogat legi inferiori (Asas hukum yang mengatakan bahwa hukum yang tinggi mengesampingkan hukum yang rendah,” ujar Darmadi, Selasa (20/4/2021).

Padahal, jelas dia, dalam UU Ciptaker disebutkan bahwa asset yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak tidak boleh dipindahtangankan ke LPI.

Pasal 157 ayat 2 UU no 11 Tahun 2020 Tentang Ciptaker menegaskan bahwa aset negara yang berasal dari cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan tidak dapat dipindahtangankan kepada orang lain termasuk ke lembaga (LPI).

Menurutnya, aset negara yang berisikan atau mengelola bumi, air dan kekayaan alam yang tetkandung didalamnya tetap dikuasai oleh negara dan tidak dapat dipindahtangankan menjadi aset Lembaga.

“Mestinya PP dan Permen harus sesuai atau merujuk kepada UU Ciptaker yakni aturan diatasnya,” jelas dia.

Darmadi juga mempertanyakan mekanisme pemindahtanganan aset BUMN ke LPI.

“Bagaimana mekanisme valuasi dan siapa yang berhak melakukan valuasi. Bagaimana dengan aset-aset yang didalamnya di mark up proyeknya dan jika valuasi ternyata dibawah harga pasar. Siapa yang menanggung kerugian negara,” tegasnya.[bng]

Pos terkait