DPR Sesalkan Kehilangan Pendapatan Rp 121 Miliar Lebih di Kemenhub

  • Whatsapp
menhub-15-juta-orang-keluar-jabodetabek
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.[ist]

Monitorindonesia.com – Kalangan DPR menyesalkan kinerja Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dengan temuan banyaknya potensi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang hilang di Kementerian Perhubungan (kemenhub). Berdasarkan hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I 2020, potensi lost PNBP Kemenhub lebih Rp 121 miliar.

“Soal lost potensi PNBP di Kemehub ini selalu berulang. Seperti temuan BPK RI dalam Hapsem (Hasil Pemeriksaan) Semester I 2020, masih ditemukan persoalan Track Access Charge (TAC) kereta api yang tidak tertagih sehingga berpotensi kehilangan PNBP sebesar Rp121 miliar lebih. Hal ini sudah berulang terjadi,” ungkap Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR RI bersama Kemenhub, Selasa (16/3/2021).

Bacaan Lainnya

Dalam laporannya, BPK menemukan kegiatan perawatan prasarana perkeretaapian yang dilaksanakan melalui kontrak dengan pihak selain PT KAI dan bukan merupakan badan usaha penyelenggara perawatan prasarana perkeretaapian.

Hal ini membuat biaya perawatan prasarana perkeretaapian sebesar Rp 162,123 miliar yang dilakukan oleh satker Pengembangan, Peningkatan dan, Perawatan Prasarana Perkeretaapian tidak dapat dikenakan biaya penggunaan prasarana. Akibatnya, negara kehilangan potensi PNBP sebesar Rp121,5 miliar.

Sigit mengatakan persoalan Infrastructure Maintanance Operation (IMO) dan TAC KA sudah berlangsung lebih dari sepuluh tahun dan tidak ada perbaikan. Untuk itu, Sigit meminta Kementerian Perhubungan membuat timeline yang jelas perhitungan subsidi kereta api, termasuk IMO dan TAC sehingga tidak lagi menjadi temuan BPK setiap tahun.

“Persoalan IMO dan TAC ini sudah berlangsung lama dan menjadi temuan yang berulang. Harus ada langkah konkret dari Pak Menteri agar masalah perhitungan IMO dan TAC ini bisa selesai. Dan Kemenhub kiranya bias membuat timeline yang jelas,” kata Sigit.

Politisi PKS ini mempertanyakan penetapan Public Service Obligation (PSO) atau subsidi untuk moda transportasi laut dan udara. Selain anggaran PSO selalu naik meski jumlah penumpang menurun, pembayaran PSO juga mejadi temuan BPK dalam Hapsem Semester I 2020.

“Soal PSO ini perlu penjelasan dari Kemenhub bagaimana perhitungannya. Jumlah penumpang turun signifikan, tapi anggarannya naik terus. Pembayaran subsidi ini juga menjadi temuan BPK karena ada kelebihan pembayaran,” tutur Sigit.

Semester I 2020, BPK mendapati temuan kelebihan pembayaran Belanja Subsidi pada Perhubungan Laut senilai Rp 7,4 miliar. Dari hasil pemeriksaan BPK, data jumlah penumpang yang mendapatkan subsidi tidak bisa ditelusuri kebenarannya.

Sementara di perhubungan udara, terdapat kelebihan pembayaran belanja subsidi sehingga berpotensi merugikan negara sebesar Rp 9 miliar.[man]

Pos terkait