DPRD DKI Akan Bentuk Pansus Pengelolaan Aset, Begini Kata Fraksi Golkar

  • Whatsapp
DPRD DKI Akan Bentuk Pansus Pengelolaan Aset, Begini Kata Fraksi Golkar

Monitorindonesia.com – Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta mendukung rencana pembentukan panitia khusus (Pansus) terkait pengelolaan aset daerah.

Menurut Anggota Fraksi Golkar, Dimaz Raditya, banyak permasalahan dalam pengelolaan aset daerah. Diantaranya ketidakjelasan status hukum atau bersengketa, pemanfaatan aset oleh pihak lain yang tidak sesuai dengan prosedur, tukar-menukar aset negara dan lainnya.

Bacaan Lainnya

“Saya kira sejumlah permasalahan ini harus segera diatasi. Makanya dengan pembentukan Pansus diharapkan masalah itu bisa diselesaikan. Nanti pasti akan ada inventarisir aset-aset daerah,” kata Dimaz di Jakarta, Selasa (1/5/2021).

Menurut Dimaz, dalam melakukan pembenahan masalah aset daerah, bukan hal mudah. Karena itu perlu dilakukan kolaborasi antar semua pihak yang terkait. Sebab imbuh Dimaz, sebagai badan yang mengelola aset daerah, Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI hanya bertugas melakukan pencatatan sementara untuk kepemilikan aset daerah, dibawah kewenangan masing-masing satuan kerja perangkat daerah atau SKPD.

Kesulitan pembenahan aset daerah semakin kentara, lantaran Kepala BPAD Pujiono mengundurkan diri dari jabatannya. Pujino melepaskan jabatannya dengan alasan sulit mencapai target prihal pengelolaan aset daerah.

“Bukan hal mudah dalam pembenahan aset daerah. Buktinya, Kepala BPAD saja mengundurkan diri lantaran membenahi aset itu cukup rumit. Ada daftar aset itu yang status fisiknya itu tidak ditemukan bahkan ada yang keterangan fisiknya tidak ditemukan,” ucapnya.

“Karena itu, Pansus nanti harus bekerjasama dengan SKPD lain yang memiliki aset daerah bukan hanya dengan BAPD DKI. Lalu dilakukan inventarisasi aset mana saja yang fisiknya ada dan mana yang tidak ada. Lalu diinventarisir terkait status juga,” tutur Anggota Komisi C itu.

Sebelumnya Ketua Komisi A DPRD DKI Mujiono mengatakan diperlukan keberanian Kepala daerah untuk membenahi permasalahan aset daerah. Saat ini inventarisasi aset banyak yang tidak dikuasai secara fisik oleh Pemprov DKI Jakarta.

Dia mencontohkan, ada salah satu perumahan ‘A’ harus menyerahkan fasos fasum kepada negara dengan hitungan sekian, tapi kadang-kadang sudah tidak juga diserahkan. “Inilah yang perlu keberanian kepala daerah,” ujarnya. (Zat)

Pos terkait