DPRD DKI Desak Dinsos Perbaiki Mekanisme Pendataan Penerima Bansos

  • Whatsapp
DPRD DKI Desak Dinsos Perbaiki Mekanisme Pendataan Penerima Bansos
Ketua Komisi E DRD DKI Jakarta Iman Satria.[Foto MI]

Jakarta, Monitorindonesia.com – Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria meminta Dinas Sosial (Dinsos) memperbaiki mekanisme pendataan penerima bantuan sosial (bansos). Sebab DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) merupakan bagian penting bagi penyaluran bansos kepada masyarakat yang terdampak Pandemi.

“DTKS kan adalah roh dari segala sesuatu untuk mendapatkan bantuan, dari KJP, bantuan lansia, itu kan melalui data DTKS,” kata Iman di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (20/4/2021).

Bacaan Lainnya

Iman memaparkan banyak temuan di lapangan terkait pendataan yang tidak tepat sasaran. Akibatnya banyak masyarakat yang berhak menerima justru tidak mendapatkan bansos.

Karena itu Iman mengusulkan agar Dinas Sosial memperpanjang masa pendaftaran DTKS di wilayah DKI Jakarta sebelum diserahkan ke Kementerian Sosial. “Pintu untuk penerimaan itu, jangan setahun dua kali. Karena kalau setahun 2 kali, takutnya terlalu lama nunggunya,” ujar politisi Gerindra tersebut.

Dengan begitu, Iman berharap, pendataan kedepannya bisa lebih merata dan objektif sehingga lebih tepat sasaran ke masyarakat yang seharusnya terdata sebagai penerima bansos.

Seperti diketahui DTKS merupakan acuan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan program bantuan sosial di DKI Jakarta seperti Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), dan program Pangan Murah.

Selain itu, DTKS juga digunakan untuk data dasar pemberian bantuan berbasis APBN seperti e-waroeng, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). (Zat)

Pos terkait